SAMPIT – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menutup lokalisasi pada 2017 tampaknya tidak bisa berjalan mulus. Pasalnya, penutupan lokalisasi masih terkendala anggaran yang belum memadai.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kotim Bima Ekawardhana. ”Penutupan lokalisasi kalau dari instruksi Kemensos paling lambat 2019, tapi bupati ingin pada 2017 semua lokalisasi ditutup. Sebagai seorang pemimpin, semangat beliau cukup tinggi dan kami sebagai SKPD  harus mendukung. Tapi, untuk melaksanakannya kami perlu anggaran,” ujarnya, Sabtu (17/12).

Bima melanjutkan, sementara ini pihaknya tidak bisa memastikan penutupan lokalisasi pada 2017 akan berjalan lancar. Pasalnya, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut masih dalam pembahasan. Selama anggaran memadai, pihaknya akan siap melaksanakan tugas tersebut.

Penutupan lokalisasi tersebut, lanjutnya, tidak bisa sekaligus, melainkan secara bertahap. Minimal dalam setahun bisa menutup satu lokalisasi, kemudian dilanjutkan ke lokasi berikutnya sampai selesai dan tepat waktu, sesuai rentang waktu yang diberikan Kemensos.

”Kan di Kotim ada tiga lokalisasi, misalnya tahun 2017 satu lokalisasi dulu, lalu 2018 satu, kemudian 2019 selesai semuanya. Jadi bertahap. Tapi, untuk sekarang kami masih terkendala di anggaran,” ujarnya.

Saat ini ada tiga lokalisasi yang masih aktif, yakni lokalisasi Pal 12, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang; lokalisasi Pal 12, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean; dan lokalisasi Desa Tangar, Kecamatan Telawang. Ketiga lokalisasi ini lah yang menjadi sasaran untuk ditutup.

Sebelum penutupan dilaksanakan, Dinsosnakertrans dengan giat telah memberikan sosialisasi dan pembinaan bagi pekerja di tempat tersebut, serta memberikan bekal keterampilan agar mereka bisa memulai hidup baru dengan pekerjaan yang lebih baik ke depannya. (vit/ign)