SAMPIT-Ketua Komisi III DPRD  Kotim Rimbun menilai,  kondisi dunia tenaga kerja terutama untuk buruh di Kotim masih belum maksimal pengawasan dan pembelaannya dari pemerintah. Menurutnya, banyak buruh  belum mendapatkan hak sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan.

 ”Di Kotim ini kalau tidak salah ada sekitar 130 ribu buruh. Dan pemerintah masih belum maksimal mengawasi perusahaan yang mempekerjakan mereka. Kadang mereka bekerja maksimal tetapi tidak menerima hak sebagaimana mestinya,”ungkapnya,  kepada Radar Sampit (15/1) kemarin.

Politikus PDI Perjuangan  Kotim ini mengungkapkan,  baru-baru ini  ada  kerugian yang diderita karyawan di sebuah perusahaan perkebunan.  Menurutnya perusahaan tidak mampu membayar pesangon bagi karyawannya sehingga digantikan dengan sistem  uang tali asih. Padahal  lanjutnya, dengan sangat jelas karyawan yang di PHK mesti diberikan pesangon.

“Kita juga sudah menfasilitasi hal tersebut, bahkan dengan tegas kita meminta pemerintah daerah mengevaluasi perusahaan perkebunan itu, karena ada sekitar 200 jiwa  karyawan diabaikan haknya. Dan sekarang karyawan itu masih dalam proses menuntut hak mereka,  melalui Pemprov Kalteng.  Ini salah satu contoh perusahaan yang sudah tidak benar dalam mempekerjakan karyawannya,” pungkas Rimbun.

Dia juga mendorong agar  Pemkab Kotim bisa maksimal dalam pengawasan tenaga kerja.  Apalagi disektor perkebunan besar,  hingga buruh angkut di pelabuhan. (ang/gus)