PANGKALAN BANTENG- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Hijau telah meng ajukan permohonan untuk penempatan pelaksana tugas (plt) jabatan Kepala Desa, di wilayah itu. Pasalnya sejak sekitar tiga bulan lebih, pemerintahan desa tersebut lumpuh karena sang Kepala Desa, Sri Raharjo mengalami sakit keras.

Permohonan itu dilakukan mengingat tahun 2017 sudah berjalan di bulan ketiga bahkan sudah kurang dua hari memasuki bulan ke empat.

Camat Pangkalan Banteng Aliransyah juga mengatakan,  Kepala Desa Sungai Hijau saat ini sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit yang berada di pulau Jawa.

”Sakitnya sudah lama, dan saat ini masih harus menjalani proses penyembuhan. Bahkan menurut informasi yang masuk ke kita, pak Kades ini harus dua kali cuci darah dalam satu minggu,”terangnya, Rabu (29/3) kemarin.

Menurut Aliransyah, kades yang dilantik pada tahun 2014 lalu itu bisa dibilang akan mengalami kesulitan ketika harus tetap menjalankan kewajibannya atau dikenal dengan berhalangan tetap. Dan hal itu bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, akan terjadi di desa-desa lain.

”Sebenarnya untuk cuci darah di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun juga bisa, namun pemberitahuan terbaru ternyata tidak ada jadwal yang kosong dan baru bisa terlayani di tahun 2018 mendatang,”paparnya.

Dirinya juga menjelaskan, BPD Sungai Hijau meminta ada pelaksana tugas atau dengan kata lain ada pemberhentian sementara bagi kades saat ini. Namun lanjutnya,  semua keputusan berada di tangan bupati. Selain itu, keputusan untuk mengajukan Plt juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

”BPD tadi datang ke kecamatan, selanjutnya akan kita sampaikan permohonan mereka. Dan kita tinggal menunggu Bupati saja,”tandasnya.

Penunjukan pelaksana tugas itu dianggap penting dan mendesak lantaran keberadaan kepala pemerintahan di desa sangat dibutuhkan. Bahkan dirinya mendesak, mengingat berhubungan dengan penyusunan APBDes dan lain-lain.

”Pemerintahan di Sungai Hijau bisa dibilang lumpuh, jadi perlu ada Plt. Tapi perlu diingatkan lagi bahwa ini bukan bermaksud untuk melengserkan pak Kades. Namun semua ini adalah bagian dari solusi karena kondisi darurat,”pungkas Aliransyah.(sla/gus)