PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Peamprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta perkebunan besar kelapa sawit (PBS) agar menjalankan sejumlah kebijakan yang telah disepakati. Batas waktu enam bulan yang diberikan untuk menerapkan kesepakatan tersebut telah habis.
”Sesuai kesepakatannya kan, diberikan waktu enam bulan untuk merealisasikannya. Sekarang ini sudah lebih dari enam bulan, jadi kita harapkan kesepakatan ini bisa terpenuhi,” kata Pj Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng) Syahrin Daulay, baru-baru ini.
Kesepakatan tersebut, di antaranya PBS diimbau menyimpan dana yang signifikan serta membayar gaji karyawan melalui Bank Kalteng, kendaraan operasional menggunakan pelat KH, membeli bahan bakar minyak (BBM) melalui agen resmi di Kalteng, dan lainnya.
Menurut Syahrin, perlunya realisasi tersebut, agar pendapatan asli daerah (PAD) dari subsektor perkebunan bisa ditingkatkan. Keberadaan PBS di Kalteng harus betul-betul memberikan manfaat bagi daerah, khususnya masyarakatnya. PBS akan memberikan dampak positif bagi masyarakat jika kontribusinya benar-benar nyata dilakukan.
Dia tidak ingin perusahaan yang berinvestasi hanya mengeruk keuntungan tanpa memberikan manfaat berarti. ”Ya, harus ada manfaatnya PBS itu. Program perkebunan lainnya harus terus digali, supaya betul-betul ketahanan pangan kita terwujud,” ungkapnya.
Syahrin juga meminta sektor perkebunan mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Untuk itu, kabupaten dan kota serta seluruh pihak perlu mengkaji dan menyusun strategi agar sektor perkebunan ikut mendukung terealisasinya ketahanan pangan. Dukungan tersebut bisa melalui program integrasi sawit dengan komoditas jagung, atau sawit dengan sapi.
”Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan subsektor perkebunan, khususnya komoditas karet, serta tertatanya perizinan yang belum clear and clean juga perlu dibahas dalam rapat koordinasi dan konsultasi ini,” ujar Syahrin.
Sektor perkebunan, lanjutnya, tetap masih andalan di Provinsi Kalteng. Bahkan, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), ditargetkan 16 hingga 17 persen dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB). (sho/ign)
