SAMPIT– Ketua Komisi II DPRD Kotim, Rudianur meminta agar pemerintah daerah setempat   menghentikan aktivitas pembukaan lahan baru di Kotim. Hal ini penting dicegah guna mempertahakan kawasan hutan di Kotim yang kian sedikit.

“Harus disetop kalau ada  perkebunan yang buka lahan baru, sebab  kondisi lahan di Kotim sudah kritis. Hutan kita hampir punah, kalau ini tidak kita cegah mulai dari sekarang hutan di Kotim akan habis,” tegas Rudianur.

Tidak sedikit, lanjut dia, perkebunan itu menggarap lahan diluar izinnya. Itu tentunya sudah merambah dan masuk dalam kawasan hutan. Namun, sejauh ini tindakan  dari pemerintah daerah belum terlihat untuk menindak pelaku tersebut. “Kalau kita mengacu data terakhir  sisa hutan di Kotim itu dibawah ambang batas normal. Kalau di hitung itu sekitar 20 persen saja dari total luasan Kotim,” katanya.

Rudi menyebutkan pemerintah  saat ini harus selektif dalam memberikan izin koperasi, sebab bisa saja  koperasi sebagai tameng perkebunan untuk memperluas lahan. Sedangkan banyak terbukti  warga disekitar perkebunan masih banyak hidup yang miskin. “Bisa jadi mereka gunakan nama koperasi padahal anggotanya bisa saja fiktif , buktinya kenapa kemiskinan terhadap warga sekitar kebun semakin meningkat,” tanyanya.

Artinya disitu, kata Rudianur masyarakat tidak dilibatkan dalam koperasi. Bahkan  informasinya anggota koperasi plasma di Kotim ini juga diperjualbelikan oknum dan banyak dari luar radius kebun itu yang memilikinya. “Ini harus kita cegah bersama. Jika hutan kita gundul warga kita miskin, lalu bagaimana kedepannya kondisi masyarakat kita ini, jangan  memikirkan kepentingan sesaat saja,” tukasnya. (ang/ton)