Keluhan terhadap naiknya tarif PDAM Tirta Mentaya Sampit juga jadi perhatian Bupati Kotim Halikinnor. Menurutnya, langkah berat itu terpaksa diambil agar perusahaan daerah tersebut bisa bertahan dan tak bangkrut karena selalu merugi. Di sisi lain, kenaikan hanya terjadi untuk pelanggan menengah ke atas.
”Memang kondisi ekonomi sedang sulit. Tapi, kalau tidak ada penyesuaian harga, PDAM akan kolaps, sehingga ini perlu dipahami bersama agar PDAM tetap eksis,” katanya, Kamis (14/10).
Menurutnya, selama ini PDAM selalu merugi. Apalagi jika dibandingkan daerah lainnya, Kotim termasuk paling rendah tarifnya. Karena itu, penyesuaian tarif tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran biaya dari PDAM.
”Selama ini PDAM telah banyak menyubsidi, sehingga agar PDAM tetap bisa eksis harus menyesuaikan harga dengan biaya operasionalnya. Jadi, selama ini lebih besar biaya operasional dari harga yang dijual,” ungkapnya.
”Tetapi, sekali lagi laporan yang masuk ke saya, pelanggan menengah ke bawah tidak ada kenaikan. Mungkin ada yang terkejut karena sosialisasi kurang maksimal,” tambahnya lagi. Halikinnor mengaku telah meminta PDAM Tirta Mentaya Sampit agar tidak menaikkan tarif bagi golongan menengah ke bawah.
Perlu Evaluasi
Sementara itu, Ketua DPC Hanura Kotim Hari Panca Setia meminta Bupati Kotim Halikinnor untuk mengevaluasi lagi kenaikan tarif PDAM. Sebab, kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada masyarakat yang sebagian besar masih kesulitan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. ”Kebijakan itu sebenarnya bukan kebijakan yang pro kepada kepentingan publik di tengah hantaman pandemi Covid-19 seperti sekarang,” ujarnya.
Hari meyakini kenaikan tarif itu kecil kemungkinan dilatarbelakangi kenaikan biaya produksi. ”Sekarang masyarakat teriak, yang awalnya bayar Rp 100 ribu, sekarang bisa naik sampai Rp 200 ribu. Makanya banyak guyonan kalau ke PDAM harus bawa uang lebih. Itu sindiran dari warga karena tarifnya sudah naik,” katanya.
Menurutnya, kenaikan tarif PDAM seharusnya juga dirumuskan bersama dengan DPRD Kotim. Apalagi dalam penyertaan modal PDAM ada kucuran dana dari APBD Kotim, sehingga sudah selayaknya kenaikan tarif melibatkan wakil rakyat.
”PDAM kan BUMD. Tentunya ada penyertaan modal dari APBD Kotim. Jadi, sebelum ada kenaikan, harusnya dibicarakan dan DPRD juga harus tegas dan berani. Jangan menerima begitu saja. Di sini akan dilihat bentuk keberpihakan wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit ini,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Komisi IV yang membidangi masalah tersebut. Dia meminta agar aspirasi publik segera ditindaklanjuti mengenai tarif baru tersebut. ”Sudah saya sampaikan kepada Komisi IV untuk segera menanganinya,” katanya. (yn/ang/ign)
