SAMPIT- Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kotim terusik lagi dengan keresahan sejumlah panitia Pilkades di tingkat desa. Pasalnya,  honor sejumlah panitia Pilkades tingkat desa belum dibayarkan, sehingga mereka mengadu ke DPRD Kotim.

Anggota DPRD Kotim Syahbana mengungkapkan, selain mengadukan hal tersebut kepada pihaknya, sejumlah panitia Pilkades juga mengancam akan mebubarkan diri jika tidak dipenuihi hak insentif yang dituntut mereka tersebut.

”Sudah beberapa bulan ini honor panitia Pilkades tingkat desa belum dibayar, bahkan hal tersebut sudah disampaikan secara langsung. Akibatnya panitia mengaku tidak semangat bekerja, lantaran harus mengeluarkan uang pribadi mereka sendiri untuk operasional selama ini. Harusnya masalah ini jangan sampai terjadi,” paparnya, kemarin.

Menurut Syahbana, jika masalah ini dibiarkan  berlarut- arut, pihaknya khawatir panitia tingkat desa initidak mau bekerja, sehingga dampaknya dapat menunda kembali, pelaksanaan Pilkades.

Dikatakannya juga, kalau mengacu pernyataan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mereka siap mencairkan dana itu,  namun dari dinas teknis terkait yang belum mengajukan. ”Artinya masalah tersebut ada di dinas teknis, kenapa ditunda-tunda mengajukannya," cetus Syahbana.

Menyikapi hal ini, dirinya menyatakan Komisi I DPRD Kotim dalam waktu dekat ini akan memanggil panitia pemilihan tingkat kabupaten (Panpilkab) ,dalam hal ini  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, untuk mempertanyakan persoalan ini dan mencari solusinya.

 ”Hal ini lahyang kita katakan yang mudah dipersulit. Sudah ada anggaranya tapi tidak di cairkan. Atau memang pihak eksekutif mau menunda lagi pelaksanaan Pilkades ini,” tandas Syahbana. (ang/gus)