SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Rabu, 02 Agustus 2017 09:54
Penting! Pemerintah Harus Bina Koperasi
FOTO BERSAMA: Anggota DPRD Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan bersama Kepala Distranakop dan UMKM Letus Guntur dan pengurus koperasi saat studi banding ke Koperasi Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat, pekan lalu.(RAYANIATIE DJANGKAN FOR RADAR SAMPIT)

KUALA KURUN – Kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta instansi terkait, dalam hal ini Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi (Distranakop) dan UMKM agar terus membina koperasi hingga berkembang.

”Sejauh ini, kita melihat perkembangan koperasi di suatu daerah terjadi karena adanya pembinaan langsung oleh pemerintah. Hal seperti ini yang harus kita lakukan,” kata anggota DPRD Gumas Rayaniatie Djangkan, Selasa (1/8).

Menurut dia, melalui pembinaan dari pemerintah, pengurus maupun anggota akan mampu mengembangkan koperasi tersebut menjadi lebih maju. Keberadaan koperasi mampu memperkuat perekonomian di suatu daerah.

”Kita minta pemerintah daerah serius dalam melakukan pembinaan dan selalu mendorong koperasi agar terus berkembang dengan mengoptimalkan seluruh potensi,” katanya.

Politikus PAN ini menambahkan, dalam peningkatan efektivitas pemberdayaan koperasi, dan memacu produktivitas usaha koperasi, diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

”Dengan tekad dan semangat kuat serta kerja keras dan dukungan aktif dari pemerintah daerah, kita harapkan mampu mengembangkan koperasi, sehingga mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di daerah ini,” tandasnya. (arm/ign)


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers