PANGKALAN BUN -Pembukaan dan penyerahan buku tabungan kepada warga yang mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)  di Kobar tahun 2017 dilaksanakan di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Rabu (2/8). Kabupaten Kobar mendapat bantuan bedah rumah sebanyak  385, untuk dua kecamatan.

Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar bisa membantu masyarakat dengan penghasilan kecil  memperbaiki rumah mereka yang rusak agar layak huni.

Wakil bupati Kobar, Ahmadi Riansyah menuturkan, Kalteng mendapat 2000 unit bantuan bedah rumah dan Kobar menjadi kabupaten yang mendapat bantuan paling banyak.

"Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi nasional dan daerah, dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman," ujarnya usai menyerahkan secara simbolis buku tabungan BSPS di Aula Kantor Desa Kubu, kemarin.

Ia menjelaskan, bantuan ini terdiri dari tiga kategori untuk peningkatan kualitas,  diantaranya peningkatan kualitas ringan dengan besaran nilai Rp 7, 5 juta, peningkatan kualitas sedang Rp 10 juta dan peningkatan kualitas berat senilai Rp 15 juta.

"Adanya bantuan ini kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah pusat dan provinsi, karena dengan dana alokasi yang cukup besar dalam program yang dikenal dengan nama bedah rumah ini, warga yang dulunya tinggal di rumah tidak layak huni kino bisa menikmati rumah yang layak huni," 

Pelaksana tugas (Plt) Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kobar, Encep Hidayat menambahkan, untuk tahun 2017 ini Kabupaten Kobar mendapat jatah sebanyak 385 unit rumah di dua kecamatan yakni Arut Selatan (Arsel) dan Kumai.

"Dengan rincian Kecamatan Arsel yakni Kelurahan Mendawai 133 unit dan Desa Kumpai Batu Bawah 127 unit, sedangkan Kecamatan Kumai yakni Desa Kubu 30 unit dan Kelurahan Kumai Hulu 95 unit," paparnya.

Perwakilan dari Dirjen Penyidiaan Perumahan Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Mikel Robert  juga menjelaskan, program itu nantinya akan dievaluasi dan kemungkinan pada tahun 2018 jumlah unit akan bertambah. Pihaknya berjanji akan memperjuangkan program itu sampai 2029. 

"Maka dari itu, kami mohon kerjasama dari kabupaten untuk menyampaikan data-datanya. Beberapa syarat penerima bantuan ini diantaranya adalah warga negara RI, legalitas lahan, belum memiliki rumah atau tidak layak huni, belum menerima BSPS sebelumnya,” pungkas Mikel. (rin/gus)