SAMPIT – Kepala Dinas Perikanan, Kotawaringin Timur, Heriyanto mengungkapkan bahwa Kotim sebenarnya memiliki potensi hasil laut yang cukup tinggi.
Namun, sayangnya potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan optimal lantaran keterbatasan keterampilan nelayan dan peralatan yang digunakan.
Maka dari itu, Pemkab Kotim berupaya untuk memaksimalkan potensi perikanan dengan mengusung program dari kementerian, yakni Kawasan Perikanan Terpadu (KPT).
”Walau pun untuk menangkap ikan sekarang yang mengaturnya kewenangan provinsi, jadi tugas itu bisa saja dilimpahkan ke kabupaten. Nah, dengan adanya kawasan perikanan terpadu ini nantinya kami akan berupaya untuk memaksimalkan pemberdayaan nelayan dan potensi perikanan Kotim,” ujarnya, baru-baru tadi.
Heriyanto menyebutkan Desa Sei Ijum, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, dipilih sebagai lokasi yang akan dibentuknya kawasan perikanan terpadu, karena dinilai memiliki potensi perikanan yang cukup bagus.
Dengan adannya kawasan perikanan terpadu ini diharapkan bisa menjadi pusat pengolahan hasil perikanan dari hulu ke hilir. Artinya mulai dari proses produksi, pengolahan, dan pemasaran berlangsung di satu tempat.
Heriyanto mengungkapkan pada kawasan perikanan terpadu nantinya akan disediakan sejumlah fasilitas untuk menunjang kelancaran pengolahan perikanan.
Antara lain pabrik es, tempat pengeringan ikan, tempat pendinginan ikan, tempat pelelangan ikan, tempat pengolahan dan packing, hingga tempat parkir.
Dengan adanya kawasan perikanan terpadu ini hasil perikanan nelayan bisa ditampung, kalau selama ini kan sebagian diserap oleh daerah lain, karena keterbatasan daya serap pasar lokal.
“Tapi nanti bisa kita olah sendiri, dibekukan, dan dijamin higienisnya, bahkan bisa dijual sampai keluar negeri, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nantinya juga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal,” tuturnya.
Ditambahkannya, saat ini pembangunan kawasan perikanan terpadu sedang dalam proses dan pihaknya juga masih berupaya mencari asupan dana dari pemerintah pusat demi pembangunan tersebut.
Karena apabila hanya mengandalkan APBD Kotim, tidak akan mampu. Sebab untuk pembangunan tersebut dana yang diperlukan hingga mencapai Rp 72 miliar. Sementara dari APBD hanya bisa memenuhi sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar saja. (vit/fm)
