SAMPIT - Anggota Komisi I DPRD Kotim, Salasiah menilai Pemilihan Kepala Desa (Pilkada) serentak tahun ini berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung, apabila tidak dilaksanakan oleh panitia pelaksana secara independen jujur dan adil.

“Tensi pelaksanaan pilkades serentak tahun ini justru berbeda persaingan juga semakin ketat. Apabila ada sikap keberpihakan dari panitia pelaksana dan itu terlalu terbuka, maka akan menimbulkan konflik,” ujar Salasiah, Selasa (5/9).

Salasiah mengatakan berbagai upaya untuk menjatuhkan lawan politik dalam pilkades serentak tentunya akan dilakukan. Dia berharap itu tidak terjadi, apalagi sampai kepada mengungkit latar belakang ekonomi sosial keluarga bakal calon sangat tidak elok.

“Kami harapkan panitia pengawas bisa tegas di lapangan, kalau calon sudah menyasar arah ke pendikreditan bakal calon harus ditegur dan ditindak tegas,” kata dia.

Ada beberpa hal yang rawan menjadi pemicu konflik yakni daftar pemilih. Kemudian independensi penyelenggara di tingkat desa.

“Yang paling rawan juga ini soal daftar pemilih, ini nanti ada yang tidak punya KTP di desa itu bisa saja ikut memilih. Ini salah satu potensi masalah yang harus diantisipasi penanganannya oleh panitia pelaksana,” tambahnya.

Politikus PPP ini mengatakan pelaksanaan pilkades jangan dikotori dengan politik uang. Itu tentunya akan jadi ancaman pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang.

“Intinya pilkades serentak jangan sampai ada politik uang, itu sangat tidak mendidik dan jadi ancaman pelaksanaan pemilu 2019 nanti, karena pemikiran pragmatis itu,” tukasnya.(ang/fm)