MANAGED BY:
KAMIS
03 DESEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT
Sabtu, 28 Oktober 2017 22:34
Pejuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi
Ilustrasi. (net)

PROKAL.CO,

Oleh: Ricky Rinaldi )*

Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setelah sekitar enam Ormas Radikal dibubarkan oleh pemerintah, tak hanya itu isu tersebut juga dibarengi oleh isu klasik yang dianggap masih menjadi hantu dimasyarakat yakni isu tentang kebangkitan kembali ideologi Komunis,Isu ini akan disuarakan kembali  dan dikemas dengan sedemikian rupa oleh massa yang banyak dalam sebuah aksi bernama 299.

Dua isu tersebut seolah sengaja dibesar-besarkan kembali untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dari segelintir kelompok yang memiliki kepentingan menjelang berlangsungnya pilkada serentak 2018 dan pillpres 2019 hingga merubah arah kebijkan Negara.

Penerbitan Perppu ormas tersebut dinilai sangat baik dan sudah memasuki ranah mekanisme pembentukan suatu Ormas yang benar, namun dalam proses ditegakannya Perppu ini ada sebagian kelompok radikal yang merasa terusik. Sehingga dibesar-besarkanlah Isu bahwa pemerintah tidak lagi pro terhadap sistem demokrasi, padahal sebelumnya ormas tersebutpun tidak pula menyetujui sistem demokrasi yang dianut pemerintahan, bahkan cederung untuk mengambil ahli pemerintahan dan merubah sistem yang ada.

Dari berbagai sudut pandang manapun tudingan ormas radikal tersebut sangat tidak berdasar dan diluar logika, bagaimana bisa sebuah ormas radikal menyebutkan dirinya berjuang diranah demokrasi yang sebelumnya hal tersebut diharamkan oleh mereka sendiri. Hal ini seolah sengaja dibuat oleh mereka agar mendapatkan dukungan secara besar untuk menuntut pemerintah supaya merevisi ulang Perppu yang dianggap tidak demokratis ini.

Jika dilihat dari konten Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang ormas ini, isinya tidak pula seperti yang di isukan ormas radikal tersebut. Perppu ini hanya menegaskan dan menitikberatkan kepada asas pembentukan Ormas harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta larangan kepada ormas untuk tidak melakukan tindakan provokatif  berbau permusuhan dan kebencian antar suku, agama, ras atau golongan.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 22:47

Rudini Ditenggat 60 Hari

<p><strong>SAMPIT </strong>&ndash; Calon bupati Kotim Muhammad Rudini harus menyerahkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers