PANGKALAN BUN – Masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang-orang berduit menggunakan gas elpiji 3 kilogram membuat Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah turun tangan mencarikan solusi. Kali ini dia meminta agar semua pangkalan elpiji berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan untuk membuat kartu kendali. Pendistribusian gas elpiji menurut Wabup layaknya pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (raskin). Pihak pangkalan tidak diperkenankan menjual bebas.

”Kartu kendali harus segera dibuat, silahkan pangkalan koordinasi dengan desa atau kelurahan untuk mengetahui data masyarakat miskin sehingga bisa benar-benar tepat sasaran,” tegas Ahmadi.

Ia juga meminta kepada pangkalan tidak perlu takut jika ada orang yang mengancam. Pangkalan cukup mengecek Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bisa tahu identitasnya.

”Dengan kartu kendali, tidak lagi masyarakat serabutan membeli di pangkalan. Dengan kartu kendali maka penyaluran gas elpiji 3 kilogram bisa tepat sasaran,” kata Ahmadi.

Setelah seringnya dlakukan sosialisasi dan setelah dibuatkan edaran terkait penyaluran gas elpiji 3 Kilogram maka pihak pangkalan diminta untuk taat aturan. Jika masih ada pangkalan yang membandel, sanksi pencabutan izin hingga pidana bakal menanti.

Menurutnya, kuota gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Kobar mencukupi. Kekurangan pasokan karena dalam satu rumah bisa memiliki dua atau lebih tabung gas 3 kilogram. Dalam waktu dekat, pemkab akan kembali inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan.

Masyarakat mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menerapkan kartu kendali gas elpiji. Warga berharap pemkab konsisten dalam melakukan pengawasan. (sam/yit)