PANGKALAN BUN – Hampir tiga pekan ini, masyarakat Pangkalan Bun kesulitan mencari gas elpiji 3 kilogram (kg). Hampir di seluruh warung atau toko kelontong tidak lagi menjual elpiji. Celakanya, stok elpiji di pangkalan dan agen resmi juga kosong.   

Ryah Safitri, pemilik Toko Andry, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, mengakui tokonya mengalami kekosongan elpiji subsidi sejak tiga pekan lalu.  

”Sudah tiga minggu ini tidak berjualan, karena di pangkalan lagi kosong,” ujar Ryah, Kamis (23/11).

Saat ada stok elpiji subsidi, dirinya menjual seharga Rp 25 ribu per tabung. Elpiji subsidi biasanya ia dapatkan dari pangkalan terdekat dengan harga Rp 18 ribu per tabung. ”Saya jual Rp 25 per tabung, setahu saya warung yang paling mahal jual Rp 35 ribu,” tandasnya.

Terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Kobar yang melarang warung dan toko berjualan gas elpiji 3 kg, dia akan mengikutinya. ”Ya tidak jualan subsidi lagi, hanya jualan yang gas 5,5 kg dan 12 kg,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah menyampaikan,  Pemkab Kobar masih menunggu pendataan penerima kartu kendali dari desa dan kelurahan sekabupaten Kobar. Pemkab menargetkan mulai 1 Desember 2017, kartu kendali sudah bisa dimanfaatkan.

”Jadi bersabar dulu masyarakat, kalau sudah memegang kartu kendali, kita akan lakukan razia di lapangan,” kata Ahmadi.

Ahmadi melanjutkan, bagi warung atau toko yang melakukan penjualan sejak 1 Desember 2017, maka warung dianggap terlibat dalam penyelewengan gas elpiji subsidi. Pangkalan yang menjual gas subsidi ke warung akan dicabut perizinannya. 

”Bahkan sanksi sampai pidana karena dia menyelewengkan barang bersubsidi karena dia menjual bebas,” imbuhnya.

Kartu kendali dibuat oleh Pemkab Kobar yang dicetak oleh agen. Pendataan kartu kendali berdasarkan data dari RT, desa, dan lurah setempat. Semua dikoordinasi oleh Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkab Kobar. 

”Yang distribusikan kartu kendali nanti lurah dan RT setempat, saya monitor datanya variatif ada yang sebagian sudah sampai ke kecamatan, ada sebagian masih di kades dan lurah,” tukasnya.

Guna menjamin kartu kendali jatuh kepada sasaran yang tepat, yakni warga miskin, Pemkab Kobar melibatkan RT setempat, kades dan lurah untuk melakukan pendataan, sehingga warga miskin menjadi prioritas dalam mendapatkan hak gas elpiji subsidi 3 kg ini.

“Paling dekat dengan masyarakat itu kan mereka, ini langkah yang terbaik dari berbagai macam opsi kita telah kaji,” ujarnya. (jok/yit)