PALANGKA RAYA – Paska ditetapkannya Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius DPD Golkar Kalteng.

Pasalnya, di Kalteng akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 11 kabupaten/kota. Kasus Setnov dikhawatirkan berdampak pada Pilkada dan Pileg serta Pilpres.

Golkar Kalteng bersama 30 DPD Golkar tingkat I telah menyetujui agar segera dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Rencananya Munaslub tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan Desember ini.

Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalteng, Abdul Razak mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat pleno kedua untuk menjadwalkan Munaslub pemilihan Ketua DPD Partai Golkar.

"Jika persoalan ini berlarut larut maka akan berdampak bagi partai. Dan DPD Golkar Kalteng bersama 30 DPD Golkar tingkat I lainnya telah menyepakati dan mengusulkan agar segera dilaksanakan Munaslub," tegas Abdul Razak, Jumat (8/12).

Daerah telah menyampaikan kepada pengurus pusat agar tidak perlu menunggu pra peradilan untuk melaksanakan Munaslub. Dan usulan tersebut telah disetujui oleh Plt Ketua Umum Partai Golkar.

"Kita berinisiatif untuk melaksanakan Munaslub secepatnya. Pertengahan Desember rencananya kita akan laksanakan. Karena jika tidak segera maka akan berdampak pada Pilkada, Pileg dan Pilpres," tukasnya.

Adapun yang menjadi calon kuat dan didukung mayoritas Golkar adalah Erlangga Hertanto dan Idrus Marham. Namun, yang jelas Golkar Kalteng menginginkan Ketua Golkar nantinya yang bersih dan bisa merangkul semua elemen Golkar. Itu tertuju pada Erlangga Hertanto.

"Kita tentu ingin ketua yang bersih, tidak memihak siapapun. Ada dua nama yang kuat yakni Erlangga Hertanto dan Idrus Marham," tukasnya.

Razak mengaku saat ini internal partai telah bersiap untuk pleno kedua dalam rangka pelaksanaan Munaslub. Persoalan ini harus segera selesai agar Golkar kembali kuat.

"Kita optimis Desember semua selesai dan Golkar optimis posisi dua besar pada Pileg," tandasnya. (arj/vin)