SAMPIT – Sikap kader Partai Golkar Kotim Muhammad Arsyad yang menyampaikan adanya intimidasi atas nama etnis dikritik keras Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim Ahmad Yani. Menurutnya, pernyataan bakal calon bupati itu menimbulkan beragam tafsir publik. Dia menantang Arsyad melaporkan persoalan tersebut ke aparat penegak hukum.
”Itu bisa saja cara cara mereka menaikkan popularitas. Nama di media. Kalaupun benar itu terjadi (intimidasi dengan etnis), kenapa tidak melapor ke aparat penegak hukum? Berani tidak melaporkannya? Ini harus dibuktikan supaya tidak jadi fitnah,” kata Ahmad Yani, Kamis (16/1).
Yani menegaskan, ketika seseorang merasa diintimidasi dan hidup di bawah ancaman, hal itu harusnya tak dibiarkan. ”Harusnya lapor ke aparat, karena itu sudah perbuatan pidana. Bukan justru sebaliknya, digembar-gemborkan seolah-olah jadi korban yang terzalimi. Jangan buat polemik di ruang publik,” kata Ahmad Yani.
Ahmad Yani juga menegaskan, PDI Perjuangan juga tidak akan menoleransi pemilu yang selalu memainkan isu sentimen agama atau suku. ”Bagi PDIP, siapa pun yang sengaja melakukan tekanan atau intimidasi, maka itu harus dilawan. PDIP tidak menggunakan cara-cara tidak bermartabat seperti hal tersebut,” tegasnya.
Ahmad Yani juga menyerukan agar seluruh kader PDIP di Kotim menentang oknum yang selalu menjual isu etnisitas, agama, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan politik. Sebab, hal itu tidak sejalan dengan ideologi politik PDIP yang nasionalis.
Meski demikian, Ahmad Yani menuturkan, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam setiap konstelasi pemilu memang sulit dipisahkan. Setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada sampai pilpres sekalipun, isu itu selalu jadi senjata untuk menyerang lawan.
Untuk itulah, dia mengajak semua tokoh di Kotim bersama-sama memberikan pendidikan politik yang baik dan bermartabat. ”Sudah saatnya kita berpolitik secara sehat. Isu SARA itu bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan,” tegasnya.
”Kami minta kepada aparat kepolisian untuk menindak siapa saja yang menyebar isu SARA. Ini langkah awal untuk mencegah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Adanya intimidasi dengan menyeret isu SARA itu sebelumnya diungkap Muhammad Arsyad. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang melakukan intimidasi terhadap salah satu bakal calon. Kelompok itu hanya menawarkan dua pilihan, bergabung atau mengundurkan diri dari bursa pencalonan.
Arsyad menuturkan, kelompok itu bukan orang biasa. Di dalamnya ada sejumlah politikus ternama hingga orang-orang ”besar”. Parahnya, mereka menyeret isu SARA. Bakal calon tersebut dinilai tidak bisa mencalonkan diri karena terbentur SARA.
”Ini tidak main-main. Sudah menyeret ke ranah suku dan membawa-bawa nama sebuah kelompok,” ungkap Arsyad.
Sementara itu, informasi yang dihimpun Radar Sampit, bakal calon bupati Kotim yang disasar dengan isu etnisitas adalah Suprianti. Dia merupakan bakal calon Bupati yang tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan jaringannya di akar rumput, membuat pengusaha properti ini menjadi salah satu saingan berat dalam Pilkada Kotim 2020.
Sebelumnya, pemerhati politik di Kotim Bambang Nugroho memprediksi, isu etnisitas akan dijadikan senjata pamungkas lawan politik Suprianti. Sebab, Suprianti bukan putra daerah. Namun, hal itu bisa ditangkal dengan mencari pasangan putra asli daerah.
”Kalau Suprianti ini pasangannya putra daerah asli, maka isu etnisitas yang menyerang dia bisa diatasi. Makanya, hemat saya, wajib bagi dia mencari wakil yang memang orang asli putra daerah dan memang terkenal ketokohannya untuk orang lokal,” kata dia.
Sebaliknya, jika salah memilih pasangan, akan jadi persoalan besar dan akan terus diserang dengan isu SARA. ”Saya melihat kultur kita ini masih kental dengan politik identitas. Suka tidak suka, ya harus begitu. Cara menghadapinya, ya dengan strategi politik,” kata Bambang. (ang/ign)
