KUALA KURUN – Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) kerap kali melupakan kewajiban Coorporate Social Responsibility (CSR). Hal tersebut pun mendapatkan perhatian serius dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas.
”Setiap PBS yang beroperasi di daerah ini, harus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat disekitarnya, khususnya memberikan bantuan CSR. Namun kenyataan, malah PBS kerap kali bersengketa dengan masyarakat sekitar,” sesal Anggota DPRD Kabupaten Gumas Iswan B Guna, Selasa (16/1) sore.
Contoh yang terbaru adalah, penyelesaian kompensasi masyarakat adat Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, dengan CV Zambrut Mustika. Permasalahan tersebut belum menemui titik temu, karena pihak perusahaan tidak datang. Padahal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas telah siap untuk memfasilitasi.
“Agar permasalahan antara PBS dari masyarakat tidak terjadi lagi, sangat penting untuk dilakukan evaluasi. Jangan sampai setiap perusahaan yang masuk di daerah ini selalu bermasalah dengan masyarakat kita,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, lanjut dia, Pemkab Gumas diminta untuk meninjau ulang perizinan yang dimiliki setiap PBS. Disamping itu, perlu diberi kesepakatan yang matang, jangan sampai nantinya PBS terus menerus melakukan sengketa dengan masyarakat.
”Jika terus-menerus terulang kembali, di mana sering terjadi sengketa yang merugikan masyarakat, maka pastinya dari PBS tersebut tidak beriktikad baik dalam membuka usaha di daerah ini,” terangnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap kepada PBS, agar lebih mematangkan diri dalam membuka lahan, dan tentunya menggalakkan program bantuan CSR, yang dapat membantu ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut beroperasi.
”Jangan program itu hanya realisasi diatas kertas saja. Namun pada kenyataan masyarakat hanya jadi penonton saja,” tukas legislator yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) I mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang ini. (arm/oes)
