SAMPIT— Kondisi rumah dinas guru di wilayah pelosok Kotawaringin Timur, masih jauh dari kata lanyak. Pemerintah melalui instansi terkait diminta segera menyikapi serius persoalan ini.

Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun menilai kondisi rumah dinas guru sebagian besar tidak layak untuk ditempati. Dia berharap persoalan ini dapat menjadi skala prioritas di tahun anggaran berikutnya.

Menurut Rimbun, keberadaan rumah dinas sangat menunjang apalagi bagi sekolah yang berada di pelosok. Tentunya guru yang dari luar daerah akan bergantung kepada rumah dinas yang disediakan.

Hal itu terungkap dari beberapa kali jadwal reses pihaknya ke beberapa sekolah di daerah pemilihan (dapil) IV. Rimbun mengakui sejumlah rumah dinas guru itu semestinya sudah dilakukan rehabilitasi. Apalagi usianya sudah lama, maka sebuah keharusan bagi pemerintah daerah untuk memerhatikannya.

Saat ini, pemerintah daerah dinilai terkesan belum maksimal membenahi sektor pendidikan. Akibatnya, sarana dan prasarana sekolah tidak bisa digunakan.

Rimbun mengakui salah satu kendalanya itu karena anggaran, namun bukan berarti pemerintah daerah selalu menjadikan alasan. Tahun 2018 ini, anggaran untuk sektor pendidikan termasuk untuk gaji dan pembangunan infrastruktur pendidikan sekitar Rp300 miliar.

”Kalau kita tidak bisa menyiasati anggaran ini dengan bijak tentunya selalu kurang sekalipun Rp 500 miliar untuk pendidikan. Tergantung kita mengatur efektifitas dan efisiensi dari pagu anggaran yang sudah disetujui itu.Jangan sampai sektor pendidikan jadi ketinggalan karena salah kebijakan,” tegasnya.(ang/oes)