KASONGAN - Keberadaan sekolah menengah atas (SMA) sederajat di Kabupaten Katingan masih terpusat di wilayah perkotaan atau padat penduduk saja. Sehingga dibutuhkan perjuangan agar dapat bersekolah bagi para siswa yang berada jauh dari kawasan perkotaan.

Sekretaris Komisi I DPRD Katingan Yanel mengatakan, sejak awal lalu, kewenangan terkait SMA/SMK sederajat sudah diambil-alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.

”Dalam kunjungan kerja (kunker) bersama kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah, ada aspirasi masyarakat di Desa Rantau Asem agar dibangun SMA," ungkapnya, Senin (26/2).

Kendati SMA saat ini sudah dilimpahkan ke provinsi, masyarakat sangat memerlukan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan untuk merealisasikan kebutuhan dimaksud.

”Kalau terealisasi, maka di Desa Rantau Asem akan menjadi cikal bakal berdirinya SMAN 2 Katingan Tengah. Sejauh ini, di kecamatan tersebut baru ada satu SMA saja, yaitu di Desa Tumbang Samba," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, ada sejumlah usulan sektor pendidikan yang cukup mendesak di Kecamatan Katingan Tengah, yaitu meminta penugasan seorang guru agar menjadi kepala sekolah di SMPN 5 Tumbang Marak.

”Kemudian meminta seorang guru agama Islam di SDN Desa Mirah Kalanaman. Tambahan satu ruang kelas di SDN Desa Samba Katung, serta tambahan tiga ruang kelas, dan sarana prasarana di SMPN 2 Desa Samba Bakumpai," sebutnya.

Selain itu, SMPN 3 Desa Rantau Asem juga mengusulkan tambahan satu ruang kelas, ruang perpustakaan, dan laboratorium sekolah. Usulan pembangunan sekolah dasar negeri (SDN) juga disampaikan masyarakat Desa Batu Badinding.

"Pihak UPTD Disdik Katingan Tengah juga mengusulkan penambahan pegawai, yaitu seorang pengawas sekolah TK dan penilik luar sekolah masing-masing satu orang," jelasnya.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, sejauh ini dana operasional di UPTD Disdik Katingan untuk keperluan pengawasan sekolah sangat minim atau sebesar Rp 3,5 juta per triwulan untuk tiga orang.

”Dana sebesar itu dinilai tidak seimbang dengan tingginya biaya operasioal yang seharusnya, sehingga diperlukan penyesuaian. Mengingat penyebaran sekolah di wilayah Katingan Tengah cukup luas dan jaraknya tempuhnya cukup jauh. Bahkan, tidak sedikit yang harus melalui jalur sungai hingga jalan darat yang rusak berlumpur, seperti sekolah di Desa Tumbang Hangei dan Tumbang Pariyei," bebernya.

Yanel berharap, berbagai usulan yang diperoleh dalam kunker DPRD Katingan dapat ditindaklanjuti Pemkab Katingan.

”Karena sifatnya cukup prioritas, apalagi sektor pendidikan merupakan satu dari tiga poin dalam visi misi kabupaten. Saya berharap realisasinya dapat diakomodasi pada APBD tahun anggaran 2019 mendatang," tandasnya. (agg/ign)