PANGKALAN BUN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah menargetkan seluruh perkebunan sawit dan petani mendapatkan sertifikasi ISPO pada tahun 2019. Untuk itu Pemkab Kobar mengadakan, diskusi bersama Kelompok Kerja Sertifikasi Berbasis Yurisdiksi Kabupaten Kobar, Senin (26/3) di Hotel Swiss Bellinn Pangkalan Bun.

 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Perkebunan (TPHP) Kobar Kamaludin menjelaskan,  kelompok kerja merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya seluruh PBS di Kalteng ditargetkan sudah sertifikasi tahun 2019, karena target ISPO mengharuskan mendapatkan sertifikasi tahun 2020.

 “Sebanyak 37 persen di Kobar sudah mendapatkan sertifikasi ISPO, tahun ini salah satu perusahaan sawit besar menbantu 1.000 petani mendapatkan sertifikasi, harapannya dapat diikuti oleh seluruh perusahaan sawit yang besar di Kobar,”paparnya, Senin (26/3) disela kegiatan.

 Sementara itu Bupati Kobar Hj Nurhidayah menyampaikan, sertifikasi sebagai instrumen daya saing Indonesia di kancah perdagangan dunia. Menurutnya minyak sawit Indonesia tengah menjadi sorotan dunia, bukan karena Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor terbesar, tetapi juga karena tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan miyak sawit yang dihasilkan harus melalui pengelolaan yang lestari.

 “Kelestarian bukanlah hal yang mudah disepakati semua pihak, begitupun mengenai cara pembuktiannya. Namun, semua pihak akan bersepakat bahwa pilar utama yang menyokong kelestarian adalah adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan,” terangnya.

 Nurhidayah menambahkan, target selesai sebelum tahun 2019 merupakan upaya Pemkab Kobar untuk mempercepat pembangunan, khususnya di bidang perkebunan karena sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati Kobar, bahwa sektor pertanian menjadi sektor unggulan.

 ”Terutama menciptakan iklim ekonomi kesejahteraan masyarakat dengan jaminan harga yang pasti,” tandasnya.(jok/gus)