PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat provinsi ini mengalami inflasi sebesar 0,35 persen di bulan Maret kemarin. Perhitungan tersebut merupakan penggabungan dari inflasi Palangka Raya 0,37 persen dan Sampit 0,31 persen.
Kepala BPS Kalteng Hanif Yahya menjelaskan, inflasi di Palangka Raya didominasi oleh meningkatnya indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan dan sandang. Sementara itu inflasi di Sampir dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga kelompok pengeluaran kesehatan dan bahan makanan.
“Kelompok bahan makanan memiliki andil paling dominan terhadap inflasi di Palangka Raya dan di Sampit,” katanya saat menyampaikan Berita Resmi Statistik, Senin (2/4).
Lebih lanjut dia memaparkan, selama Maret 2018, andil komponen harga bergejolak menjadi faktor pendorong utama terjadinya inflasi di dua kota tersebut. Seperti halnya komoditas ayam ras dan bawang merah disebut-sebut menjadi pendorong terjadinya inflasi di Palangka Raya. Sedangkan di Sampit hanya dipicu oleh bawang merah.
Sementara itu, dari sisi tingkat inflasi bulanan Palangka Raya dan Sampit di akhir triwulan I tahun 2017 hingga triwulan I tahun 2018 cenderung berfluktuasi. Meski begitu, dalam perkembangannya indeks harganya di triwulan III cukup, namun beberapa komoditas mulai menguat di awal triwulan IV ini.
“Memang kalau dilihat dari apa yang menyebabkan inflasi, ya hampir sama saja meski ada beberapa perbedaan indeks,” jelasnya.
Sebelumnya, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kalteng Nurul Edy menyebutkan Pemprov melalui instasi terkaitnya terus melakukan upaya pengendalian inflasi hingga menjelang bulan ramadan nanti. Langkah yang dilakukan mulai dari pengawasan distribusi barang, pengendalian harga, hingga memastikan ketersediaannya di pasaran.
Selain itu, pihaknya telah menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan ketersediaan barang di daerahnya masing-masing. Meski sampel angka inflasi selalu diambil dari Palangka Raya dan Sampit, pengawasan disemua kabupaten tetap harus dilakukan.
“Ya, tentu kita mau di semua kabupaten harga barang tetap terjaga. Makanya penting TPID semua daerah melakukan pantauan,” ujarnya. (sho/fm)
