PANGKALAN BUN – Program full day School yang diterapkan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih dikeluhkan orang tua wali murid. Pasalnya, dalam penerapan full day school, siswa masih dibebani dengan pekerjaan rumah (PR).
Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah mengatakan, pemberlakuan full day school di Kobar harus dievaluasi. ”Full Day School itu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya bagus untuk membuat pendidikan karakter untuk pelajar," kata Ahmadi Riansyah.
Pelaksanaan Full Day School, lanjutnya, masih kurang tepat. Pasalnya, siswa yang belajar dari pagi hingga sore, masih ditambah pekerjaan rumah, sehingga beban pikiran siswa bertambah karena banyak memikirkan pelajaran.
”Memang seharusnya tidak ada PR lagi. Mungkin ini yang ke depanya akan dievaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah efektif atau tidak dalam penerapan Full Day School," ujar Wabup.
Menurutnya, Full Day School memang banyak menerapkan hal positif. Khususnya di bidang keagamaan. Pada pagi, siswa muslim diwajibkan salat Duha. Begitu siang hari, memasuki salat, semua siswa muslim ke musala untuk salat berjamaah.
”Nanti kami ambil perbandingan bagi sekolah yang tidak menerapkan Full Day School, para muridnya bisa melakukan aktivitas lain, baik itu mengaji dan ada kesempatan untuk bermain," jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar Aida Lailawati mengatakan, sekolah yang sudah menerapkan FDS baru dua, yakni SMP Negeri 7 Arut Selatan dan SMP Negeri 1 Arut Selatan. Kedua sekolah tersebut menjadi percontohan yang telah menerapkan FDS di Kobar.
”Full Day School merupakan program dari Kemendikbud yang diharapkan menciptakan pendidikan berkarakter. Penerapannya di Kobar sudah bagus, karena menambah jadwal salat secara teratur," kata Aila Lailawati.
Mengenai guru yang masih membebani PR kepada siswanya, lanjutnya, juga masih terjadi. Hal itu yang masih menimbulkan protes dari orang tua dan wali murid.
”Memang aturan dari Kemendikbud juga, sekolah yang menerapkan Full Day School tidak lagi membenani PR muridnya. Nanti kami dari Dinas bakal menindaklanjuti dan meminta guru agar tidak memberikan PR, karena sepulang sekolah para murid bisa bisa belajar agama dan berkumpul dengan keluarga," tandasnya. (rin/ign)
