SAMPIT - sedikitnya ada 10 rekomendasi yang disampaikan DPRD Kotim  terkait laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotim Tahun 2017.  Penyampaian rekomendasi itu melalui forum rapat paripurna Istimewa yang dipimpin Wakil  Ketua DPRD Kotim, Supriadi dan Wakil Bupati Kotim, HM Taufiq Mukri, kemarin.

Rekomendasi itu dipaparkan juru bicara  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim, Ali Natadilaga. Isinya antara lain,  kegiatan yang bersifat lanjutan harus dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Kegiatan yang dilakukan melalui lintas Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),  dikomunikasikan  agar tidak tumpang tindih kegiatan.  Sektor koperasi, perikanan dan pertanian perlu ada kerja sama.

Kemudian, kegiatan pembangunan perlu diperhatikan agar tidak mubazir. Penempatan tenaga medis masih belum merata. Masih ada infrastruktur yang tidak tuntas, terutama akses antar kecamatan dan desa. Sarana dan prasarana sekolah dan guru masih kurang. Disdukcapil harus melakukan sistem jemput bola dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Program pembangunan harus terarah, output pembangunan harus sesuai RPJMD untuk pelaksanaan kegiatan jalan kecamatan di dalam kota, dan  SOPD harus membuat terobosan.

"Rekomendasi ini sebagai  usaha untuk mewujudkan tuntutan masyarakat, karena peranan masyarakat sangat penting, dan bukan lagi sebagai objek pembangunan,  tapi sebagai subjek," tegas Ali Natadilaga.

Ditambahkannya, pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN sudah dilaksanakan dengan baik. Namun kualitasnya perlu ditingkatkan lagi. Selain itu lanjutnya, guna menciptakan pembangunan yang baik dan efisien serta terkontrol, maka perlu bersinergi sesuai peranan masing-masing. Selain itu pengalokasian anggaran perlu jadi perhatian dalam pengambilan keputusan.

"Pelaksanaan itu dimaksudkan, sejauh mana realisasi pembangunan fisik, kualitas dan pelaksanaan anggaran yang dilaporkan ke DPRD," tandas Ali. (ang/gus)