KUALA KURUN – Berbagai program pengentasan kemiskinan saat ini terus digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

”Dengan semakin banyaknya program pengentasan kemiskinan, kita meminta agar nantinya dapat tepat sasaran, dan diterima masyarakat yang memerlukan,” ucap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Iswan B Guna kepada Radar Sampit, Selasa (15/5) siang.

Agar yang menerima adalah masyarakat yang membutuhkan, dinas sosial (dinsos) terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang berhak menerima. Ini dilakukan dengan memanfaatkan tenaga pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

”Harus ada verifikasi dan validasi data masyarakat miskin yang sesuai dengan fakta di lapangan, sebelum program ini diberikan kepada masyarakat kita,” tutur politikus Partai Demokrat ini.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang ini mengajak semua pihak untuk mengawasi setiap program pengentasan kemiskinan yang masuk di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini.

”Pengawasan ini perlu kita lakukan. Jangan sampai program dari pemerintah tersebut salah sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala  Dinsos Kabupaten Gumas Budhy menuturkan, sejauh ini, sejumlah program dalam rangka mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu telah masuk di Kabupaten Gumas, seperti PKH dan rastra. Untuk PKH ada sebanyak 2.614 Kepala Keluarga (KK) yang menerima, sedangkan rastra sebanyak 2.623 KK.

”Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Masyarakat yang menerimanya pun tersebar di 127 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gumas,” tandasnya. (arm/yit)