SAMPIT – Ketua pengurus persatuan pedagang Pasar Mangkikit (PPPM) Mohammad Sholeh mempertanyakan surat undangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Kotim untuk para pedagang. Pasalnya, surat tersebut diedarkan tanpa sepengetahuan pengurus pasar.

Sholeh mengatakan, surat apapun yang diberikan kepada para pedagang tanpa sepengetahuan pengurus pasar, menunjukkan sikap pemerintah yang tak beretika. Apalagi, saat ini polemik pasar masih panas dan dikhawatirkan menimbulkan keresahan.

”Ada surat tanpa kami ketahui, itu berpotensi menimbulkan keresahan baru. Apalagi ini polemik pembangunan kios masih panas. Takutnya, pemerintah luput dari pengawasan pengurus pasar dan bertindak seenaknya sendiri,” ujarnya, Minggu (2/9).

Menurut Sholeh, para pengurus setuju bila diadakan pertemuan antara pedagang dengan disdagperin. Namun, ia kecewa lantaran tak ada tembusan surat kepada pengurus agar mengetahui maksud dari undangan yang diteken oleh Kepala Disdagperin Kotim Hero Rio Wibisono pada 20 Agustus lalu.

Surat berisi undangan pertemuan di Gedung Wanita Jalan Jenderal Achmad Yani, Sampit, pada 23 Agustus. Menurut Kepala Bidang Pasar Disdagperin Kotim M Tahir, surat undangan tersebut untuk menyosialisasikan segala hal terkait pembangunan proyek yang mangkrak.

”Surat itu sebetulnya sudah ada tembusannya ke pengurus pasar. Mungkin bawahan saya tidak menyerahkannya ke pengurus. Surat itu juga ditandatangani oleh Sekda Kotim Halikinnor untuk sosialisasi soal perkembangan proyek kios pasar,” katanya.

Namun, pernyataan Tahir nyatanya tak sesuai dengan isi surat tersebut. Sholeh sempat menunjukkan surat undangan yang diberikan pedagang itu kepada Radar Sampit.

Di dalamnya, tak ada tembusan untuk pengurus. Sholeh juga mempertanyakan maksud disdagperin.

”Saya dan para pengurus lain juga termasuk pedagang di Pasar Mangkikit.  Mengapa kami tidak dapat surat undangan itu? Ini kan aneh sekali. Jangan-jangan ada maksud lain dari pihak dinas,” kata Sholeh. (ron/yit)