PANGKALAN BUN - Bupati Kobar Hj Nurhidayah memerintahkan tim terpadu untuk melakukan operasi secara besar-besaran terhadap dugaan penyelewengan elpiji bersubsidi. Itu dilakukan untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait melambungnya harga elpiji bersubsidi di tingkat pengecer.  

"Soal elpiji tiga kilogram banyak dikeluhkan masyarakat. Harga yang tinggi ini juga menjadi perhatian kita bersama," kata Hj Nurhidayah, Senin (10/9).

Bupati telah memerintahkan tim terpadu untuk secepatnya melakukan penghitungan terhadap gas elpiji bersubsidi. Apabila ada oknum pangkalan elpiji yang menimbun tabung, harus ditindak tegas. Kalau perlu lakukan operasi besar-besaran soal gas elpiji bersubsidi ini. 

Jika ada oknum yang sengaja menaikkan harga gas elpiji dengan harga yang cukup tinggi harus dilakukan tindakan tegas. Pemkab Kobar tidak akan segan untuk mencabut izin pangkalan dan memperkarakan masalah tersebut ke ranah hukum. 

 "Akibatnya banyak masyarakat yang mengeluh karena harga elpiji sangat mahal. Kedepan kita akan tertibkan lagi agar harga elpiji tiga kilogram bisa kembali normal yakni Rp 20 ribu pertabung," jelasnya. 

Wahyuni seorang ibu rumah tangga mengaku kesulitan mendapatkan tabung gas elpiji. Sehingga dirinya harus beralih untuk membeli tabung gas nonsubsisi ukuran 5,5 kilogram. 

"Harga tabung gas elpiji tiga kilogram itu hampir Rp 50 ribu. Itu pun sulit kita dapatnya. Sementara harga tabung gas 5,5 kilogram itu harganya Rp 70 ribu. Maka saya mengganti menggunakan yang nonsubsisi," ujarnya. 

Wahyuni menambahkan, dirinya juga sudah mendapat kartu kendali yang diberikan oleh Pangkalan. Namun saat telat beberapa jam saat pengambilan, tabung elpiji dinyatakan sudah habis. 

"Terkadang saat ngurus anak ada gas datang, saya masih repot. Tapi dua jam setelah itu mau mengambil katanya sudah habis. Padahal saya punya kartu untuk mengambil jatah punya saya," pungkasnya. (rin/sla)