SAMPIT – Pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengeluhkan sulitnya mengakses situs resmi pendaftaran di sscn.bkn.go.id. Hingga tadi malam, laman itu tak bisa diakses. Pemerintah daerah bakal berkoordinasi dengan BKN soal itu. Namun, pelamar juga disarankan mengantisipasi dengan menyiapkan berkas fisik untuk dikirim via kantor pos.
Jonathan, salah seorang pelamar mengaku sudah dua malam belakangan mencoba mengakses pendaftaran tersebut. Dia bersama sejumlah rekannya harus bergadang hanya untuk mendaftar. Namun, selalu muncul keterangan koneksi sibuk.
”Sepertinya masalah itu di servernya. Kalau jaringan tidak masalah, makanya perlu kesabaran untuk hal semacam ini. Kemarin ada yang bilang aksesnya harus tengah malam dan lain sebagainya, tapi kami coba sama saja,” kata Jonathan, Senin (1/10).
Dia khawatir apabila selama batas waktu pendaftaran tetap tidak bisa mengakses situs itu. ”Kan waktunya sampai 10 Oktober nanti. Kalau gak bisa terdaftar, ini yang kami khawatirkan. Apalagi melihat kondisi jaringan seperti sekarang,” katanya.
Sementara itu, Radar Sampit yang mencoba mengakses situs itu tadi malam, juga tak bisa mencoba mendaftarkan akun meski sudah memasukkan NIK dan nomor kartu keluarga. Saat proses loading, tampilan halaman tetap tak berubah.
Sebelumnya, kapasitas bandwidth untuk pendaftaran CPNS telah ditingkatkan hingga lima kali lipat. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui memang ada kendala server untuk pendaftaran awal CPNS.
Masalahnya adalah untuk pengecekan NIK dan KK pada tahap awal, harus pula mengakses ke server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Bahkan, kapasitas akses ke server itu juga sudah ditingkatkan.
”Untuk Dukcapil itu kami lebarkan sehingga 10 Mega byte per second. Sebelumnya 2 Mega byte, jadi tingkatkan lima kali lipat,” ujar Bima, pekan lalu.
Anggota Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu mengaku menerima laporan dari sejumlah pelamar CPNS terkait pendaftaran secara online. Dia mendorong agar pemerintah daerah menyampaikan masalah itu kepada Badan Kepegawaian Nasional.
Dia juga menuding sistem yang diterapkan saat ini terkesan menyulitkan pendaftar asli putra daerah. ”Saya menilai pihak panitia tidak siap. Mereka tidak memetakan persoalan kesulitan pelamar yang mendaftar dengan sistem online ini. Kami harap pemkab melalui pemerintah provinsi bisa menyampaikan persoalan ini ke pusat,” tegas Dadang.
Menurut Dadang, dari laporan pelamar, mereka kesulitan masuk ke situs pendaftaran meski mengakses laman tersebut saat tengah malam. Artinya, kata dia, persoalannya ada di server pusat.
”Harusnya, potensi membeludaknya pelamar yang akan mengganggu stabilisasi jaringan database itu sudah ditanggulangi sebelumnya. Kasihan mereka yang ingin mendaftar,” tegasnya.
Dadang juga mengingatkan Pemkab Kotim, agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan tes CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test). Mulai dari jaringan internet hingga suplai listrik saat pelaksanaan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Katma F Dirun mengatakan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan BKN terkait kendala pendaftaran CPNS secara online. Akan tetapi, dia mengimbau calon pelamar menyiapkan permohonan pendaftaran secara fisik apabila masih kesulitan dengan sistem online.
Permohonan secara fisik itu, lanjutnya, dimasukkan dalam satu berkas, kemudian dikirim via pos kepada BKD di daerahnya masing-masing. Langkah ini menjadi upaya terakhir apabila sampai mendekati batas akhir pendaftaran belum bisa masuk secara online.
Meski dengan cara ini belum tentu diterima secara resmi sebagai perserta seleksi. Namun, kata Katma, dengan pengiriman via pos, akan ada bukti yang akan diklaim ke BKN bahwa sudah melakukan pendaftaran meski tidak secara online.
”Kalau kirim via pos itu kan ada resi pengirimannya. Bukti inilah yang nanti untuk diklaim ke pusat, sekaligus membuktikan bahwa ada upaya pendaftar,” katanya.
Harus Pedalaman
Anggota DPRD Kotim Sarjono mengingatkan agar penempatan CPNS nantinya harus ke daerah pedalaman. Terutama guru dan tenaga kesehatan. Dia meminta penempatan itu bebas intervensi.
”Harus konsisten tempat tugasnya. Jangan sampai nanti BKD dalam penempatannya tidak sesuai dengan komitmen awal, yakni daerah yang betul-betul membutuhkan,” katanya.
Menurutnya, kekhawatiran penempatan CPNS tidak sesuai kebutuhan itu sangat mungkin terjadi. Apalagi ada intervensi dari oknum tertentu, sehingga CPNS yang lolos itu ditugaskan di sekitar perkotaan.
Kotim mendapat jatah formasi 602 formasi terdiri dari guru 325 orang, tenaga kesehatan 275 orang, dan tenaga honorer K2 guru sebanyak 2 orang. Hal itu menjadi salah satu cara untuk memenuhi kekurangan tenaga medis dan kesehatan di Kotim saat ini. Terutama wilayah luar kota.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim Alang Arianto sebelumnya mengatakan, penempatan CPNS untuk formasi tenaga pendidik sebagian besar ditempatkan di pedalaman. Keputusan itu mutlak harus dilaksanakan CPNS apabila lulus nantinya.
”Hampir tidak ada di kecamatan dalam kota dan di sekitar kota. Penempatannya banyak di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Parenggean, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Teluk Sampit, dan Mentaya Hilir Selatan,” katanya, beberapa waktu lalu.
Alang menegaskan, tak ada penempatan CPNS di wilayah kota. Hal itu berdasarkan kebutuhan dan usulan Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim. Langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan di pelosok yang selama ini dikeluhkan.
”Bagi peserta yang ikut tes harus bersedia menjalani tugas minimal 10 tahun masa kerja. Jika mengundurkan diri, harus menganti kerugian negara dengan denda paling sedikit Rp 100 juta,” ujarnya. (ang/sho/ign)
