PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah meminta agar semua desa mengikuti program Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dijalankan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat (Kobar).

Sikap itu ditekankan Nurhidayah setelah makin bertambahnya desa yang bermasalah dan mantan pimpinanya terjerat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

”Saya berharap kepada Pak Kajari, bagi desa-desa yang masih bisa dibina mohon dibantu dan dikawal. Harapan kita agar semua desa ikut program TP4D sehingga penggunaan keuangan desa bisa lebih transparan dan terarah,” kata Bupati Kobar Hj Nurhidayah saat pembukaan bursa inovasi desa di halaman Kantor Dinas Pemnberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pekan lalu.

Bupati menegaskan bahwa anggaran desa cukup besar sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya. Dana miliaran rupiah itu jika salah dalam pengelolaan maka akan menjadi bumerang dan malapetaka bagi desa terutama kepala desa.

”Kehati-hatian ini yang saya maksud adalah harus sesuai aturan yang ada, jangan sampai karena takut menggunakan justru dana yang ada tidak terserab maksimal. Ini juga jangan sampai terjadi karena imbasnya pembangunan di desa juga akan terhambat. Dan tahun 2019 mendatang  saya tidak ingin lagi mendengar ada kepala desa atau aparat desa yang terjerat kasus korupsi,” tegas Nurhidayah.

Kepala Kejaksaan Negeri Kobar Bambang Dwi Murcolono mengatakan bahwa sosialisasi TP4D sudah dilakukan keseluruh desa di Kabupaten Kobar. Namun pihaknya tidak bisa memaksa semua desa untuk ikut serta dalam program pengawasan tersebut. Tercatat hingga akhir 2018 baru 54 desa yang mengikuti TP4D dengan total dana yang dikawal mencapai Rp 93 miliar.

”Institusi manapun boleh ikut TP4D, syaratnya mudah mereka harus membeberkan semua laporan keuangan dan tidak boleh ada yang ditutupi. Ini penting agar TP4D bisa melakukan pendampingan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Bambang.

Selain 54 pemerintah desa itu, institusi yang bersedia dan telah melakukan MoU dengan TP4D adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

”TP4D ini adalah bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ketika ada pelanggaran dan rekomendasi perbaikan tidak dijalankan maka kejaksaan akan tetap memproses secara hukum, jadi tidak serta merta ikut TP4D maka akan bebas dari jeratan hukum,” terangnya.  (sam/sla)