PANGKALAN BUN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai banyak program pembangunan untuk mewujudkan Kobar lebih maju. Program tersebut tertuang dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Kobar. Salah satunya untuk rencana pembangunan tahun 2019 mendatang.
Rencana pembangunan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Kobar nomor 18 tahun 2018 yang menjadi landasan dalam menyusun kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kobar tahun 2019.
“Rencana kerja pembangunan daerah tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kobar tahun 2017-2022 yang memuat visi daerah yakni gerakan membangun Kobar menuju kejayaan dengan kerja nyata dan iklas,” katanya, Kamis (15/11).
Bupati menjelaskan bahwa visi itu dijabarkan menjadi enam misi pembangunan, yakni memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. Kedua meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
Ketiga, lanjut Bupati, mendorong penguatan kemandirian ekonomi berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industry serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy melalui insfrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup. Empat meningkatkan kualitas kehidupan beragaman dan bermasyarakata, kemudian mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tenteram dan dinamis serta melestarikan situasi budaya, kesenian lokal dan masyarakat lain, guna meningkatkan kunjungan wisata.
“Rencana kerja tahun 2019 mengusung tema percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penguasaan iptek dan pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar dan insfrastruktur perekonomian yang berorientasi pada potensi unggulan daerah,” terangnya.
Bupati Kobar Hj Nurhidayah juga mengatakan, untuk membagi porsi anggaran agar bisa merata bukan perkara mudah. Ditambah lagi banyaknya program pembangunan yang harus dijalankan.
"Dalam melakukan pembangunan harus mencakup semua bidang. Maka dalam melakukan pembangunan kita harus menyerap aspirasi dari masyarakat," katanya.
Hal tersebut wajib dilakukan agar pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat Kobar. Dibutuhkan kejelian dalam memprogramkan pembangunan berdasarkan skala prioritas.
"Untuk menyerap aspirasi, kita sudah turun ke masyarakat. Bahkan kita sampai ke desa-desa. Untuk mendengarkan pembangunan seperti apa yang diharapkan," katanya. (rin/sla)
