SAMPIT— Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik ini. Aktivitas mereka dalam penggunaan media sosial (medsos) akan diawasi. Jika berkomentar dalam postingan politik yang melanggar ketentuan netralitas ASN, maka yang bersangkutan akan dipanggil oleh Bawaslu dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim.

Ketua Bawaslu Kotim M Tohari menjelaskan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang pengawasan netralitas ASN, anggota TNI, dan Polri. Dalam aturan ini, mereka dilarang berkomentar politik di media sosial.

“Kalau sekadar like boleh saja, asal jangan ikut berkomentar, apalagi mengajak untuk mendukung peserta politik. Hal itu tidak diperbolehkan,” jelas Tohari, Selasa (27/11). 

Selama status yang dikomentari ASN tidak mengandung unsur kampanye, ASN tetap boleh berkomentar di media sosial. Jikapun aturan ini dilanggar,, Bawaslu akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Hasil klarifikasi akan disampaikan kepada BKD.  

“Apakah ASN tersebut netral atau tidak, akan diliat dari hasil klarifikasi dengan pengguna akun,” ujarnya.

Kepala BKD Kotim Alang Ariyanto menjelaskan, sampai saat ini belum ada laporan dari Bawaslu terkait adanya ASN yang ikut meramaikan medsos terkait Pemilu. Setiap kali kesempatan, BKD selalu mengingatkan kepada ASN untuk tetap netral di tahun politik ini.

“Jangan sampai ada yang terlibat politik praktis, penggunaan medsos sekalipun akan tetap diawasi oleh bawaslu, sebab dalam aturan tegas bahwa ASN tidak boleh berpolitik,” tegasnya.

Salah seorang ASN di Kotim yang cukup aktif di medsos, Maya Annisa Lestari, menyadari bahwa ASN wajib menyukseskan Pemilu, namun tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye politik.   

“Tentukan pilihan tanpa harus memprovokasi orang lain, lebik baik netral, dan gunakan medsos untuk hal yang lain jangan yang berbau politik,” pungkasnya. (dc/yit)