SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

BARITO

Kamis, 06 Desember 2018 08:43
GEDE JUGA..!! UMK Kabupaten Ini Tembus Rp3.048.352
ILUSTRASI.(NET)

MUARA TEWEH – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Barito Utara tahun 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun 2018. Pemkab menetapkan UMK sebesar Rp3.048.352, atau naik sebesar Rp323.698 dari sebelumnya sebesar Rp2.724.654 per bulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Batara Tenggara, mengatakan, UMK Kabupaten/Kota dan Upah Minumum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018.

”UMK tahun 2019 naik sebesar Rp323.698 per bulan. Kenaikan itu sangat realistis karena mengikuti kondisi perekonomian daerah yang makin baik. Usulan tersebut disepakati dalam sidang pembahasan yang dilakukan pemerintah daerah melibatkan sejumlah pengusaha dan lembaga perlindungan pekerja setempat,” kata Tenggara.

Selain UMK 2019, kata dia, sektor lain juga ditetapkan seperti sektor I yang meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perkebunan, dan hutan tanaman industri sebesar Rp3.063,594, penebangan kayu Rp3.078.636.

Sektor II meliputi sektor industri pengolahan sebesar Rp 3.063,594, sektor III kontruksi atau bangunan sebesar Rp3.094.078, sektor IV pertambangan dan penggalian sebesar Rp3.078.836, sektor jasa sebesar Rp3.063.594, dan sektor IV meliputi listrik sebesar Rp3.094.078, gas sebesar Rp 3.094.078, serta air sebesar Rp. 3.094.078.

”Tenaga kerjamerupakan aset perusahaan yang sangat berharga dan harus mendapatkan perhatian, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Jadi, diharapkan dalam penetapan upah ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” katanya.

Dia menuturkan, UMK akan disosialisasikan kepada pihak perusahaan dan masyarakat. Pemkab Batara juga meminta penetapan UMK 2019 tersebutharus bersinergi dan tidak menyalahi aturan.

”Dalam penetapan upah di kabupaten yang kaya akan sumber daya alam berupa tambang batubara dan kayu ini, tentunya sudah dilakukan penelitian, survei dan kesepakatan pihak terkait baik pemerintah, pengusaha maupun lembaga perlindungan pekerja. Pemerintah tidak ingin mendengar adanya pengaduan atau keluhan ada pengusaha memberikan upah di bawah kesepakatan yang ditetapkan ini,” tandasnya.(viv/ign)


BACA JUGA

Rabu, 22 Mei 2024 12:17

Diskan Rekomendasikan Pembangunan SPBU Nelayan

SUKAMARA - Dinas Perikanan (Diskan) Sukamara telah merekomendasikan rencana pembangunan…

Rabu, 22 Mei 2024 12:16

Pemkab Sosialisasikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NANGA BULIK –  Sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan…

Rabu, 22 Mei 2024 12:12

Agendakan Tuntaskan 14 Raperda selama 2024

KUALA KAPUAS- DPRD Kabupaten Kapuas, telah menetapkan 14 rancangan peraturan…

Selasa, 21 Mei 2024 17:37

Dishub Imbau Pemilik Kendaraan Tertib Lakukan Uji KIR

SUKAMARA - Dinas Perhubungan (Dishub) Sukamara mengingatkan agar pemilik kendaraan…

Selasa, 21 Mei 2024 17:36

Total Dana Hibah Pilkada Capai Rp 34 Miliar

NANGA BULIK -  Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala…

Selasa, 21 Mei 2024 17:33

Gelar Kaji Banding Dalami Materi Dua Raperda

KUALA KAPUAS-Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Senin, 20 Mei 2024 16:55

Sukamara Siap Usulkan PPTPKH Tahap Kedua

SUKAMARA - Lahan yang memenuhi syarat tetapi belum diusulkan oleh…

Senin, 20 Mei 2024 16:54

Realisasi APBD Lamandau Masuk 20 Besar

NANGA BULIK - Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani mengungkapkan bahwa…

Senin, 20 Mei 2024 16:48

Terus Berupaya Perjuangan Aspirasi Masyarakat

KUALA KAPUAS- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas…

Jumat, 10 Mei 2024 16:23

Pemkab Siap Menyediakan Sarana Bagi KONI

SUKAMARA - Pemerintah Kabupaten Sukamara siap memberikan dukungan bagi pengurus…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers