SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PANGKALANBUN

Rabu, 19 Desember 2018 22:36
NAH LO!!!! Telat Bayar Pajak, Gedung Walet Dipasang Spanduk
MEMBANDEL : Tim Yustisi melakukan pemasangan spanduk peringatan wajib pajak di gedung sarang burung walet di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Selasa (18/12).(JOKO HARDYONO/RADAR PANGKALAN BUN)

PANGKALAN BUN - Tim Yustisi memasang spanduk peringatan bagi wajib pajak sarang burung walet di sejumlah lokasi yang ada di Kota Pangkalan Bun, Kumai, dan 13 desa lainnya di Kabupaten Kobar, Selasa (18/12). 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kobar Molta Dena mengatakan, Tim Yustisi sebenarnya sudah sejak bulan Juli telah menyampaikan dan memasang stiker peringatan serta surat peringatan hingga ke tiga kalinya. Namun sejumlah pemilik bangunan sarang burung walet masih belum ada yang kooperatif untuk membayar pajak usaha mereka.  

“Sesuai dengan jadwal Tim Yustisi, bagi yang tidak kooperatif gedung sarang burung walet dipasang spanduk untuk memperingatkan kepada memilik segera membayar pajak hingga 31 Desember 2018,” ujar Molta, Selasa (18/12) 

Menurutnya kegiatan operasi seperti ini mengadopsi daerah lain seperti Kota Semarang dan Kota Surabaya yang telah melakukan langkah-langkah dengan membentuk tim yang mengingatkan kepada para wajib pajak yang belum sadar atau lupa membayar kewajiban mereka.

Dalam Kota Pangkalan Bun dan Kumai serta 13 desa lainnnya, tidak semua gedung sarang burung walet dipasang spanduk. “Intinya tidak semua dipasang spanduk, dengan dipasangnya spanduk itu yang punya gedung lain juga akan ikut membaca,” tandasnya. 

Tim Yustisi akan berakhir tanggal 31 Desember 2018, kemudian untuk penyegelan gedung sarang burung walet perlu tindaklanjuti dan berkoordinasi dengan para ahli hukum. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak gedung sarang burung walet di tahun 2018 ini ditarget sebanyak Rp 5 miliar, sedangkan hingga saat ini baru masuk Rp 1,078 miliar atau hanya 21,5 persen. 

“Kita sangat kesulitan untuk bisa bertemu dan mendapatkan data langsung mengenai produksi mereka, karena sesuai dengan Perda maka 10 persen dari nilai hasil jual itulah yang kita terima,” ungkapnya. 

Dengan rendahnya pembayaran wajib pajak sarang burung walet, pihaknya akan mengevaluasi sistem Tim Yustisi yang ada saat ini. “Mungkin dari Tim Yustisi ini masih ada kelemahan dan kekurangan, dan kita sebenarnya berharap walet ini memiliki asosiasi baru,“ pungkasnya. (jok/sla)

 


BACA JUGA

Senin, 03 November 2025 16:11

DPRD Kobar Temui Menteri P2MI

PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan konsultasi…

Sabtu, 01 November 2025 17:54

Temui Menteri P2MI, DPRD Bahas Perluasan Peluang Kerja Warga Kobar ke Luar Negeri

PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan konsultasi…

Sabtu, 01 November 2025 10:42

Infrastruktur Pedesaan Butuh Perhatian Pemerintah

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Rabu, 29 Oktober 2025 13:21

DPRD Kobar Dorong Pemkab Perkuat Ketahanan Pangan

PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin…

Senin, 27 Oktober 2025 13:08

Fraksi Golkar Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Evaluasi Bagi Hasil Sawit

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Jumat, 24 Oktober 2025 17:11

Komisi C DPRD Kobar Apresiasi DLH Aktif Tangani Pengelolaan Sampah hingga ke Desa

PANGKALAN BUN – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Rabu, 22 Oktober 2025 11:06

Fraksi Nasdem dan Gerindra Minta Pemkab Segera Tertibkan Distribusi BBM

PANGKALAN BUN – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian…

Senin, 20 Oktober 2025 11:52

Fraksi Gerindra Desak Rehabilitasi Ruang Kelas di SMPN 2 Arsel

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Jumat, 17 Oktober 2025 11:52

Fraksi PAN-PKS Minta Pemkab Kobar Serius Tangani Anak Putus Sekolah

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai…

Rabu, 15 Oktober 2025 12:54

Fraksi Demokrasi Bangsa Desak Pemkab Kendalikan Harga Elpiji 3 Kg

PANGKALAN BUN – Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers