PANGKALAN BUN – Ratusan nelayan dari Desa Kubu, Kecamatan Kumai mendatangi kantor Bupati Kobar, Jalan Sutan Syahrir Pangkalan Bun, Senin (28/1). Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka yang kini terlunta-lunta akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk mesin kapal dan kelotok mereka.

“Kesulitan kami untuk mendapat BBM sudah berlangsung lama, karena kita (para nelayan) sering mendapati SPBU-Nelayan kosong tidak ada minyak solarnya. Kami ingin mengadu ke Bupati agar permasalahan ini bisa teratasi, karena diduga ada oknum yang diam-diam menyelewengkan BBM bersubsidi itu,” kata Safrudin, salah satu nelayan Kecamatan Kumai.

Menurutnya kejadian sulitnya solar terjadi sejak tahun lalu, nelayan Desa Kubu sering dipermainkan oleh ulah oknum tersebut. Bahkan, pernah dijanjikan bahwa kedepan tidak ada lagi kekurangan BBM. Tapi buktinya kelangkaan BBM masih saja terjadi.

Mereka menginginkan terjadinya perubahan pengelolaan BBM bersubsidi tersebut dari Satasiun Pengisisn Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBU-N) menjadi Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN).

“Intinya kami cuma ini pengalihan pengelola saja, jika dulunya SPBU, sekarang kami ingin di kelola oleh SPDN yang artinya lebih mengutamakan nelayan. Yang kami inginkan cuma itu saja, tadi kita para nelayan sudah mengadakan pertemuan, namun tidak ada titik temunya, makanya nelayan berinisiatif menemui bupati untuk mencari keadilan,” ungkap Safrudin.

Perwakilan nelayan lainnya, Syahriansyah mengatakan, puncak kesulitan mendapatkan solar ini sejak awal tahun 2019 ini. Dan dampaknya sangat dirasakan nelayan.  

Mereka tidak tinggal diam, sejumlah pertemuan pernah digelar. Bahkan pertemuan terbaru dilakukan bersama pihak Pemerintah Desa Kubu, Petamina, dan Penyalur BBM bersubsidi, dan juga Anggota DPRD Kobar untuk membahas masalah tersebut, namun hal itu tidak menghasilkan solusi yang bisa diterima para nelayan. 

“Kita datang ke Kantor Bupati untuk mengadu permasalahan dihadapi nelayan Desa Kubu yang kesulitan mendapat solar BBM. Seharusnya semua nelayan itu mendapatkan jatahnya, tapi kenyataan dilapangan tidak,” kata Syahriansyah.  

Sementara Bupati Kobar Hj Nurhidayah mengatakan, untuk kuota BBM bersubsidi bagi nelayan di Kubu, Kecamatan Kumai sudah dianggap cukup. Namun kenyataan di lapangan, nelayan justru merasakan hal yang berbeda. Mereka masih kesulitan dan akibatnya terhambat saat ingin melaut.  

“Nelayan di Kubu kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Sehingga mereka jarang melaut. Maka hal ini dampaknya pada perekonomian masyarakat,” kata Bupati.  

Menurutnya masalahnya ini bukan karena kurangnya pasokan BBM bersubsidi. Namun pengelolaannya patut diduga bermasalah.   

“Kesimpulan dari pertemuan kali ini, permintaan dari masyarakat bakal kita kabulkan. Serta kami juga sudah menghubungi Pertamina mengenai hal ini dan mereka juga sudah setuju untuk BBM bersubsidi dipindah ke Desa Keraya, Kecamatan Kumai,” jelas Bupati.  

Maka, tambah Bupati, dalam tiga hari ke depan masalah ini harus segera terselesaikan. Karena mulai besok (hari ini) untuk urusan administrasi pemindahan pengelolaan BBM bersubsidi ke Desa Keraya ini sudah ditindaklanjuti. “ Target tiga hari selesai. Maka kami harap nanti masyarakat tetap sabar,” pungkasnya. (rin/sla)