SAMPIT – Kunjungan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Hamdhani ke Depot Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak menekankan agar penyaluran BBM harus tersalurkan secara merata hingga ke pelosok.
Hamdhani mengatakan, Pertamina merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Hamdhani ingin mengetahui lebih jauh bagaimana proses penyaluran alokasi BBM di Kotim yang mencakup tiga wilayah, Kotim, Seruyan dan Katingan.
“Saya menekankan agar alokasi yang terjauh agar lebih diperhatikan, seperti lokasi di Kecamatan Antang Kalang, Tualan Hulu, Pulau Hanaut. Jangan sampai masyarakat mengalami kelangkaan BBM karena itu pasti akan berdampak pada pengaruh penjualan di pasaran,” kata Hamdhani.
Menurutnya, alokasi BBM harus dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat maupun kepada industri hingga ke pelosok daerah di Kotim.
“Jika penyaluran distribusi BBM tidak merata maka bisa menimbulkan kelangkaan dan berdampak pada permainan harga di pasaran,” ujarnya.
Kendati demikian, dirinya menyadari beberapa kecamatan di Kotim masih ditemukan akses jalan yang tidak merata sehingga dapat mempengaruhi penyaluran distribusi BBM tersalurkan tepat waktu.
“Kita juga prihatian dengan pekerja yang menjalankan tugas-tugas mulia karena akses jalan yang rusak menghambat BBM sampai tepat waktu kadang kita ketahui mereka harus bermalam sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai,” ujarnya.
Lebih lanjut Hamdhani menyampaikan, Pertamina mulai menjalankan program B20 yakni percampuran 20 persen biodiesel dan 80 solar sejak Desember lalu.
“Dulu 100 persen solar, sekarang dicampur sebanyak 20 persen biodiesel, ini tujuannya agar permintaan CPO meningkat dan harga CPO terkerek naik sehingga kenaikan harga CPO diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga mendapatkan laporan dari masyarakat Kotim terkait dengan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang dijual dengan harga melebihi ambang batas kewajaran.
“Pengawasan dari aparat sangat diperlukan supaya tidak ada permainan harga di pasaran. Kalau ternyata ditemukan terjadi perbedaan harga yang cukup jauh maka itu harus benar-benar diselidiki apa yang menjadi masalah elpiji selama ini, karena elpiji 3 kilogram sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah dan setiap daerah mendapat kuota dengan jumlah yang berbeda-beda seharusnya penyalurannya pun harus tepat sasaran,” pungkasnya. (hgn)
