SAMPIT- Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Timur masih cukup tinggi. Ironisnya, yang mendominasi penggangguran adalah warga yang berpendidikan tinggi. Bukan warga berpendidikan rendah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Taufiq Mukri dalam konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kotim tahun 2020, di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (14/2). Dipaparkannya, pada tahun 2017 angka pengangguran terbuka sebesar 4,92 persen.
”Umumnya penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah lebih sedikit yang menggangur dari pada penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Artinya, pengangguran didominasi warga dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi,” paparnya.
Taufiq tidak menjelaskan alasan penyebab tingginya angka pengangguran bagi warga berpendidikan tinggi ini. Namun lanjutnya, yang jelas hal ini menjadi salah satu prioritas pembangunan yang meski diperhatikan pemerintah daerah. Sehingga pada 2020 nanti hal ini dapat ditekan serendah-rendahnya.
Selain tingkat pengangguran, prosentasi penduduk miskin juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penduduk miskin pada tahun 2017 di Kotim berjumlah 27.700 jiwa atau sebsar 6,24 persen. Secara prosentasi menurun dari tahun sebelumnya sebesar 6,32 persen atau turun sebsar 0,08 persen.
”Dengan demikian diperlukan upaya serius untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” kata Taufiq.
Selanjutnya di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah seorang anak berdasarkan data Badan Pusat Statisitik (BPS) tahun 2017 hanya sebesar 7,89 tahun, atau setara kelas 2 SMP. Hal ini belum mencapai target 8,28 persen. Salah satu upayanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggalakkan kembali program wajib belajar 9 tahun.
Masih adanya desa yang belum terhubung melalui jalan darat.Ada juga desa yang belum teraliri listrik, dan belum menikmati sinyal telepon. Bahkan masih ada yang kesulitan air bersih terutama di wilayah Selatan Kotim. Masalah-masalah ini juga menjadi salah satu yang harus diselesaikan pemerintah daerah, agar pembangunan yang merata dapat terwujud. (oes/soc)
