SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Jumat, 22 Februari 2019 11:07
Monitoring Situasi Pascapilkades
HADIRI: Anggota DPRD Kabupaten Gumas Heri A Junas (tengah) bersama koleganya Lily Rusnikasi (ujung kiri), dan Nomi Aprilia (ujung kanan), ketika menghadiri pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan Kurun di aula Kantor Kecamatan, Rabu (20/2).(HERI A JUNAS FOR RADAR SAMPIT)

KUALA KURUN – Pascapelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2018, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Heri A Junas memonitor perkembangan situasi di daerah.

”Dari monitoring yang kita lakukan, sejauh ini semuanya dalam kondisi aman dan nyaman. Perbedaan pilihan dan dukungan ketika pilkades lalu, tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat kita,” ucap Heri kepada Radar Sampit, Kamis (21/2) siang.

Pria yang akrab disapa Joe ini meminta masyarakat selalu bersatu membangun desa. Setiap perbedaan pilihan pada pilkades merupakan hal yang wajar, namun jangan sampai hal tersebut memengaruhi hubungan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. 

”Setiap perbedaan ketika pilkades harus segera disingkirkan, demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Keamanan dan ketertiban harus terus dijaga dan dipelihara oleh semua pihak,” tuturnya. 

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) I mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang ini mengatakan, sekarang adalah saatnya bagi masyarakat bersatu membangun daerahnya. Mereka harus mendukung berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah.

”Agar terlaksana, seluruh kades wajib menyatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah saat pilkades,” ujar politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.

Dia pun meminta kepada kades, agar menjalankan program kegiatan dengan baik dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebagai pemimpin desa, harus selalu mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.

”Kades juga harus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan pembangunan,” tukasnya. (arm/yit)

 

 


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers