PANGKALAN BUN – Insfrastruktur menjadi usulan terbanyak dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Untuk mengakomodir itu Pemkab Kotawaringin Barat harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 miliar.  

Bupati Kobar Hj Nurhidayah mengatakan bahwa yang menjadi usulan dalam Musrenbang di enam kecamatan di Kobar didominasi peningkatan infrastruktur. Karena hal ini sesuai dengan program serta visi dan misi pemerintah yakni untuk meningkatkan infrastruktur yang menjadi program prioritas pembangunan Kobar selain pariwisata dan pertanian dalam arti luas.  

“Usulan infrastruktur yang disampaikan dalam Musrenbang tingkat kecamatan jika di hitung semua nominalnya mencapai Rp 700 miliar. Namun usulan tersebut kita pun akan menggunakan skala prioritas tanpa menyampingkan usulan yang lainnya, mengingat anggaran kita terbatas,” kata Bupati Kobar Hj Nurhidayah.  

Bupati menjelaskan bahwa skala prioritas dalam peningkatan infrastruktur menitik beratkan untuk jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Serta akses jalan untuk menunjang sektor pertanian dalam arti luas dan Pariwisata.  

“Saat ini desa mempunyai dana desa, sehingga dalam Musrenbang itu kita bisa melihat mana yang bisa kita kerjakan melalui APBD Kobar dan mana yang bisa menggunakan dana desa. Semua usulan itu tidak harus kita kerjakan dari APBD Kobar tetapi ada juga yang dikerjakan melalui dana desa itu sendiri,” ujarnya.  

Diakui Nurhidayah, usulan peningkatan infrastruktur bukan saja berasal dari desa tetapi ada juga usulan peningkatan infrastruktur dalam kota Pangkalan Bun.  

Bupati menambahkan sejak tahun 2017 Pemkab Kobar telah melakukan pembangunan peningkatan infrastruktur penghubung antar desa melalui program konsorsium yang melibatkan pihak ketiga. Hal itu membuktikan ada  sinergitas antar Pemkab kobar dan pihak ketiga peningkatan pembangunan.  

“Pembangunan bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah saja melainkan menjadi tanggung jawab bersama, dan pembangunan melalui dana konsorsium itu sah di perbolehkan oleh aturan sehingga kami pun akan melibatkan pihak ketiga bukan saja dalam sektor infrastruktur tetapi di sektor pendidikan dan kesehatan pun mengharapkan partisipasi stakeholder lainnya,” tegasnya. (rin/sla)