SAMPIT - Bayi yang lahir dari persalinan caesar menduduki urutan pertama dari 10 diagnosa dengan biaya terbesar di BPJS Kesehatan Cabang Sampit selama tahun 2018. Ada 534 kasus bayi yang lahir dari persalinan caesar dengan biaya mencapai Rp 2,3 miliar. Urutan berikutnya adalah pendarahan pada otak lainnya sebanyak 261 kasus dengan biaya Rp 1,8 miliar, disusul bayi lahir dengan berat kurang dari normal sebanyak 122 kasus dengan biaya Rp 1,3 miliar. 

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sampit Ujang Kartiman mengatakan, kasus tersebut di atas merupakan kasus yang ada di lima kabupaten, yakni Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, dan Sukamara. ”Area kerja kami mencakup lima kabupaten,” kata Ujang saat acara Media Gathering BPJS Kesehatan, Selasa (2/4) sore. 

Dia membeberkan, 10 diagnosa dengan biaya terbesar di BPJS Kesehatan Cabang Sampit berikutnya adalah gagal jantung kongestif, gastroenteritis, demam berdaraj, persalinan normal tanpa penyulit, pneumonia, infeksi saluran kencing, dan asfiksia sedang hingga berat pada bayi baru lahir. Dari 10 diagnosa dengan biaya terbesar ini, total biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan Cabang Sampit selama tahun 2018 mencapai 12,9 miliar.  

Ujang juga membeberkan pemanfaatkan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas selama tahun 2018. Untuk rawat jalan mencapai 330.260, sedangkan rawat inap 5.205. Sementara di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) atau rumah sakit untuk rawat jalan 81.276 dan rawat inap 16.962.

Pemanfaatkan layanan terbanyak ada di Kotawaringin Barat, mengalahkan Kabupaten Kotawaringin Timur. Padahal, jumlah peserta JKN di Kotawaringin Barat hanya 188.660 jiwa atau separuh dari jumlah peserta JKN di Kotim yang mencapai 402.882. Rawat jalan di FKRTL di Kobar mencapai 33.584, sementara rawat inap mencapai 7.626.   

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampit drg Adrielona mengatakan, tidak hanya jumlah peserta JKN Kobar yang kalah banyak dari Kotim, tapi secara persentase kepesertaan di Kobar juga kalah jauh dari Kotim. Persentase kepesertaan di Kobar baru 76,5 persen dari total 246.526 penduduk. Asrtinya Kobar belum mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Sedangkan persentase kepesertaan di Kotim mencapai 98,07 persen dari 410.808 penduduk. Persentase kepesertaan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sukamara, yakni 103,9 persen dari jumlah penduduk 62.366 jiwa.

”Persentase kepesertaan di Sukamara lebih dari 100 persen, melebihi dari jumlah penduduk. Ini karena ada perbedaan data antara BPJS Kesehatan dengan Disdukcapil Sukamara,” ucapnya.   

Ada tiga kabupaten di area BPJS Kesehatan Cabang Sampit yang belum mencapai UHC, yakni Seruyan, Lamandau, dan Kotawaringin Barat. Sementara itu Kotim dan Sukamara telah mencapai UHC. Capaian Kotim dan Sukamara tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam mendukung program JKN.  

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin menganggarkan iuran JKN bagi warga yang belum terkaver JKN tanpa memandang status sosial. Siapapun, kaya atau miskin, yang belum terdaftar JKN akan didaftarkan ke kelas III dengan iuran ditanggung APBD. Hal serupa juga dilakukan oleh Kabupaten Sukamara. (yit)