PALANGKA RAYA - Anggota komisi B DPRD Kota Palangka Raya Alfian Batnakanti meminta kepada pemerintah setempat untuk menyediakan kendaraan air atau speedboat bagi warga Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya. Pasalnya, warga rakumpit masih kesulitan melakukan mobilitas lantaran kendaraan air masih belum tersedia.

"Saat ini warga Rakumpit masih meminjam speedboat dengan Dinas Kesehatan Kota setempat. Maka kami rekomendasikan agar pemerintah bisa secepatnya menyediakan itu agar masyarakat mudah melakukan aktivitas,”ujarnya, Minggu (30/6).

Alfian menilai, kebijakan yang tepat guna sangat dinantikan oleh masyarakat yang berada jauh dari pusat kota. Dengan kemudahan melakukan akses dalam melakukan berbagai kegiatan, baik bekerja maupun melakukan aktivitas mata pencaharian lainnya, akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Dilanjutkannya, jika masyarakat mudah melakukan aktivitas, akan berpengaruh pada pertumbuhan tingkat perekonomian masyarakat itu sendiri. Apalagi, wilayahnya jauh dari pusat kota, maka kebijakan tepat guna pasti sangat dinantikan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, Legislator Fraksi Gerindra ini menjelaskan, rekomendasi tersebut muncul berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil reses oleh anggota dewan beberapa waktu lalu. Hal tersebut juga telah disampaikan dalam sidang paripurna sebelumnya.

"Saat paripurna masa sidang II yang dihadiri wali kota berserta wakilnya sudah kita sampaikan. Saat itu saya ditunjuk sebagai juru bicara, dalam kesimpulan mengenai LKPJ APBD kami anggota dewan dari semua fraksi, maupun komisi telah menyatukan kesimpulan yang menghasilkan beberapa buah rekomendasi. Salah satunya itu tadi speedboat untuk warga rakumpit," pungkasnya.

Ke depan lanjut Alfian, pemerataan pembangunan telah dicanangkan untuk wilayah pinggiran. Salah satu yang menjadi prioritas yaitu dengan membuka akses darat di wilayah Kecamatan Rakumpit.

"Mudah-mudahan tidak ada halangan, tahun 2020 nanti akses darat di Rakumpit akan kita buka. Selain kesiapan sebagai ibu kota, pemerataan pembangunan memang sudah tertuang dalam RPJM sejak kepemimpinan kami," pungkasnya. (rm-99/gus)