PANGKALAN BUN- Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kotawaringin Barat (Kobar) menyita sekitar 302 jenis kosmetik dengan jumlah mencapai 4.074 kemasan tanpa izin edar atau diduga mengandung kimia berbahaya. Ribuan kosmetik ini disita dari beberapa toko di Pangkalan Bun dalam operasi pasar beberapa hari ini.

Kepala LokaPOM Kobar Kodon Tarigan mengatakan, kegiatan operasi pasar merupakan kegiatan rutin untuk menekan peredaran kosmetik ilegal.

“Dari kegiatan operasi pasar tahun lalu lumayan banyak. Harapannya tahun ini bisa berkurang. Tapi hasilnya saat kita turun ke pasar dan toko ternyata jenis kosmetik ilegal mengalami peningkatan,” kata Kodon Tarigan di Kantor LokaPOM Kobar.

Menurutnya dari ratusan jenis kosmetik tanpa izin edar itu bentuknya macam-macam, mulai dari lipstik, bedak dingin, masker wajah, masker bubur serta jenis kosmetik lainya. 

“Dari hasil sitaan tersebut telah kami hitung secara ekonomisnya mencapai Rp 72.433.000,” jelasnya. 

Selain penyitaan, barang-barang tersebut juga dilakukan pengujian untuk memastikan kandungan bahan di dalamnya. “Sejumlah produk kosmetik ilegal ini juga kami uji, dan terbukti mengandung pewarna kimia yang dilarang yang bisa merusak kulit penggunanya,” jelasnya. 

Dari operasi itu pihaknya juga belum menemukan adanya jaringan pengedar produk ilegl tersebut. Kepemilikan kosmetik itu sebagian besar merupakan milik pribadi penjual.

“Salah satu penjual kosmetik ini mengakui bahwa membelinya saat jalan-jalan ke Surabaya dan saat tiba di Pangkalan Bun dipasarkan di toko maupun ditawarkan melalui media sosial seperti instagram dan lainya,” sebutnya. 

Selain itu mereka ternyata tidak mengetahui bahwa produk yang mereka jual ternyata tanpa memiliki izin edar. Karena ketidaktahuan tersebut, penjual masih dilakukan pembinaan secara intensif.

“Kita bina dengan syarat tidak mengulangi lagi. Jika suatu saat kita temukan lagi, bakal kita tingkatkan pada penindakan yang lebih tegas. Karena hal tersebut melanggar undang-undang kesehatan dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun dan denda Rp 2 miliar,” bebernya. (rin/sla)