PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus perhatian  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini. Pasalnya angka stunting di provinsi ini terbilang cukup tinggi, yakni 34 persen atau berada pada peringkat lima secara nasional.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri menyebutkan, sebetulnya angka stunting Kalteng terus mengalami penurunan yang awalnya berada pada 38 persen menjadi 34 persen. Namun jika dihitung berdasarkan survei nasional, angka stunting tersebut masih dikategorikan tinggi.

”Berada pada peringkat lima nasional itu bukan sesuatu yang baik, tapi justru buruk. Jadi inilah kenapa stunting ini harus terus ditekan dengan harapan terjadi penurunan signifikan,” katanya saat Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Sekda mengatakan, dalam waktu lima tahun ke depan angka stunting Kalteng turun hingga menjadi 20 persen. Sekarang ini ada tiga kabupaten yang prioritas penanganan stunting, yakni Kapuas, Kotawaringin Timur dan Barito Timur. Untuk tahun depan akan ditambah dua kabupaten lagi, yakni Barito Selatan dan Gunung Mas.

Penanganan stunting ini ditegaskan bahwa tidak hanya dilakukan oleh dinas teknis, namun harus ditangani terpadu. Hal ini dikarenakan persoalan tersebut tidak hanya berbicara kesehatan, akan tetapi sektor lain yang menyangkut sanitasi pemukiman dan perilaku masyarakat.

“Ya, memang harus terpadu dan semua pihak ikut bergerak. Jadi ini harus menjadi perhatian dalam upaya bersama menekan stunting, apalagi lima tahun ke depan diinginkan turun menjadi 20 persen,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Sekda memastikan akan mengecek anggaran kegiatan di kabupaten dan kota yang berbasis pada penanganan stunting. Hal ini untuk memastikan sejauh mana kegiatan dan program apa saja yang dibuat pemerintah dalam upaya menekan angka stunting tersebut.

Bahkan, pemerintah provinsi berencana akan mengirim surat kepada kabupaten dan kota agar penganan stunting ini menjadi salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

“Jadi harus diprioritaskan yang menjadi isu provinsi (stunting, Red), sehingga kabupaten dan kota juga harus menyiapkan anggaran dan bentuk kegiatan, khususnya upaya untuk mencapai 20 persen,” pungkasnya. (sho/ign)