MANAGED BY:
MINGGU
17 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Sabtu, 14 September 2019 09:34
Ratusan Sopir Dump Truk di Sampit Mogok Kerja
KELUH KISAH : Puluhan sopir dump truk mengeluhkan adanya surat edaran BPH Migas tentang larangan membeli BBM jenis solar di salah satu SPBU yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 2, Kecamatan MB Ketapang, Sampit, Jumat (13/9)(FAHRY/RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO,

SAMPIT – Ratusan sopir dump truk di Sampit mogok kerja kemarin (13/9). Mereka protes tentang adanya larangan membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).  

Sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas No 3865 E/KA BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu Tahun 2019, mobil pengangkut hasil perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dengan roda lebih dari enam, dilarang menggunakan solar bersubsidi. Selain itu, larangan juga mengarah kepada mobil tangki BBM seperti truk CPO, trailer, truk gandeng, dump truk, serta mobil molen. 

Dalam surat edaran tersebut, juga dijelaskan bahwa angkutan barang R4 (roda empat) dapat melakukan pembelian solar bersubsidi dengan maksimal 30 liter per hari. Sedangkan untuk angkutan barang R6 (roda enam), maksimal volume pembelian yakni 60 liter per hari.

Syaiful Ardan, salah satu perwakilan pengemudi dump truk, sangat terkejut tentang adanya larangan armada dump truk yang tidak diperbolehkan untuk mengisi BBM jenis solar subsidi.  Sementara, puluhan truk bak U yang diduga merupakan transportasi industri, terlihat leluasa keluar masuk di SPBU Jalan Jenderal Sudirman kilometer 2, Sampit, untuk mengisi BBM jenis solar.

”Kami keberatan tentang adanya larangan ini. Padahal sama-sama truk. Sementara, truk bak U yang keluar masuk SPBU, bakal muatan barang industri seperti pupuk, kernel, kelapa sawit, serta barang industri lainnya,” ungkap Syaifulah.

Secara terpisah, Lismana, pengelola SPBU PT Ayak Itah Maju di Jalan Jenderal Sudirman,  menerangkan bahwa pihaknya tidak ada wewenang untuk menjawab terkait surat edaran yang sudah diberlakukan secara nasional.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 16 Januari 2021 13:14

Pembentukan Kotawaringin Raya Perlu Kajian Baru

PALANGKA RAYA – Kajian terkait pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya, pemekaran…

Sabtu, 16 Januari 2021 12:56

Perahu-Perahu Triplek Bocah Bantaran

Mereka tidak pernah bisa pergi jauh dari Sungai Arut. Pagi,…

Jumat, 15 Januari 2021 17:56

Duhhh..!!! Penanganan Covid-19 Kian Berat

SAMPIT – Penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur…

Jumat, 15 Januari 2021 14:23

Pembangunan Gedung Sampit Expo Molor

SAMPIT – Proyek multiyears pembangunan Gedung Sampit Expo yang ditargetkan…

Jumat, 15 Januari 2021 11:19

Sekolah Pinjamkan Gawai untuk Peserta Didik Tidak Mampu

Pandemi Covid-19 berdampak pada ancaman krisis multidimensi. Tidak hanya bermuara…

Jumat, 15 Januari 2021 09:23

Jelang Vaksinasi Covid-19 Tim KIPI Kotim Disiapkan

SAMPIT- Jelang pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Pemkab Kotim…

Kamis, 14 Januari 2021 17:41

Kebijakan Pemerintah Mendadak Berubah

PALANGKA RAYA – Pemerintah Pusat mengambil kebijakan secara mendadak terkait…

Kamis, 14 Januari 2021 12:15

Hilang Sepekan, Kakek Ditemukan Mengambang

NANGA BULIK – Warga Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten…

Kamis, 14 Januari 2021 10:06

Bahaya Nih!!! Ada yang Buang Limbah Medis di Depo Sampah

SAMPIT – Sampah medis ditemukan di depo sampah samping Bintang…

Kamis, 14 Januari 2021 09:21

AWAS!!! Retribusi Parkir di Sampit Rawan Bocor

SAMPIT - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers