PALANGKA RAYA – Musyawarah Olahraga Provinsi Luas Biasa (Musorprovlub) KONI Kalteng permintaan sejumlah pengurus cabang olahraga sepakat memilih Marcos Tuwan sebagai Ketua KONI yang baru, menggantikan Aries Narang, Sabtu (21/9). Marcos akan menduduki jabatan Ketua KONI periode 2016-2020.
Sebanyak 26 pengurus cabor memberikan mandat untuk pria yang juga menjabat Damang Pahandut itu. ”Saya tegaskan ini sudah sesuai AD/ART KONI, yakni 2/3 pemilik hak suara. Saya dipilih secara aklamasi, dipercayakan 26 cabor sebagai Ketua KONI 2016-2020. Setelah ini akan membentuk kepengurusan untuk bergerak cepat memajukan dunia olahraga di Kalteng. Ingat, saya hanya sampai 2020 saja,” ujar Marcos, Minggu (22/9).
Marcos menuturkan, pihaknya melaksanakan Musorprovlub sesuai aturan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Kalteng. Mengenai dualisme kepemimpinan di KONI Kalteng, yakni hasil Musorprovlub dan Musorprov yang akan digelar pengurus KONI di Pangkalan Bun, pihaknya tak mempermasalahkan.
”Sebab, apabila ada dua kepengurusan, nantinya KONI pusat akan membentuk tim Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) yang akan menunjuk salah satu pengurus sah. Pokoknya apa yang sudah kami lakukan sesuai aturan,” katanya.
Marcos menambahkan, dengan terpilihnya kepengurusan baru, dirinya selaku Ketua KONI Kalteng akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan melaporkan hasil Musorprovlub yang telah dilaksanakan. ”Apa yang dilakukan ini adalah untuk kemajuan olahraga," ucapnya.
Dia menegaskan, pihaknya akan langsung konsentrasi menjalankan program menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) yang rencananya akan dilaksanakan di Papua. ”Target saya untuk PON tahun depan, Kalteng bisa meraih 10 medali emas di ajang nasional tersebut. Jadi kita buktikan nanti,” ujarnya.
Menurut Marcos, Musorprovlub itu tanpa dihadiri pengurus KONI Pusat. Namun, hal itu tidak menjadi persoalan, karena acara itu merupakan kegiatan daerah.
”Intinya, tidak ada nomenklatur yang menyatakan bahwa harus minta izin atau minta rekomendasi dari pusat. Artinya, musyawarah tingkat provinsi itu hak provinsi atau daerah yang bersangkutan. Cuma, etikanya, meminta rekomendasi atau tidak. Itu etika," katanya.
Marcos menegaskan, Musorprovlub itu bukan keinginannya, namun keinginan tim pengusul. ”Bukan saya yang inisiasi di sini. Inisiasi ada dari banyak cabor. Memang keinginan mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum KONI Kalteng Ferry S Lesa menegaskan, yang berhak melaksanakan kegiatan adalah pengurus KONI Kalteng saat ini. Musorprov di luar jadwal KONI dan dianggap kegiatan ilegal atau tidak sah, serta tak sesuai AD/ART.
”Kami pastikan tidak ada digelar Musprovlub. Yang ada adalah Musprov. Sebab, yang berhak membuat kegiatan itu adalah pengurus KONI dan itu sudah sesuai petunjuk KONI Pusat serta mengacu AD/ART. Di luar itu ilegal dan tidak sah," tegas Ferry, Kamis (19/9) lalu. (daq/ign)
