MANAGED BY:
RABU
08 APRIL
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PANGKALANBUN

Kamis, 26 September 2019 15:28
WADUWWW.... BBM Subsidi Dinikmati Nelayan Fiktif
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, PANGKALAN BUN - Sejumlah nelayan Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menduga sebanyak besar dari 143 nama yang terdaftar sebagai penerima jatah BBM bersubsidi dari SPDN Kubu sebagai nelayan fiktif.  Dari 143 nama tersebut yang benar - benar berprofesi sebagai nelayan kurang lebih sebanyak 50 orang, sementara sisanya sebagai pedagang, pegawai swasta, dan petani. Bahkan ada beberapa yang tidak berdomisili di Kubu.

Para nelayan ini juga telah mengantongi lebih dari 100 surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani di atas materai, bahwa mereka (penerima BBM) bukan berprofesi sebagai nelayan.

“Kita sudah mengantongi bukti surat pernyataan bahwa sebagian besar nama penerima jatah BBM ini bukan nelayan. Ada 100 lembar pernyataan yang kita pegang,” ungkap salah seorang nelayan Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kobar, Rabu (25/9).

Untuk itu para nelayan di bawah 10 GT dan 2 GT ini berharap agar Pemerintah Kabupaten Kobar menjembatani aspirasi mereka untuk mendapat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalteng agar mendapat minyak bersubsidi dari SPDN lain, mengingat saat ini ada empat SPDN yang beroperasi di pesisir Kumai.

Ratusan nelayan ini tetap pada pendiriannya yakni menolak mengambil minyak di SPDN Desa Kubu, terkecuali ada pergantianpengelola SPDN tersebut. Karena 235 nelayan ini sudah terlanjur kecewa atas perlakuan pihak pengelola diduga sewenang - wenang.

“Sudah puluhan tahun pakai subsidi, tetapi dipersulit, baru - baru ini kami berani berontak. Data kami ini yang sejatinya dipakai oleh pengelola untuk mendapatkan minyak, namun saat bentrok kemarin, langsung dikeluarkan dan diganti dengan data yang baru yang 143 orang itu,” tandasnya.

Ia juga mengungkapkan, diduga minyak subsidi jatah nelayan banyak yang dilempar ke luar. Hal itu dibuktikan dengan temuan warga dimana setiap ada pengiriman BBM dari Pertamina tidak lama setelah itu muncul mobil yang mengambil minyak hingga 10 drum, dijual dengan harga per drumnya Rp 1,6 juta.

Informasi yang berhasil dihimpun baik dari masyarakat atau nelayan setempat, BBM bersubsidi tersebut diduga digunakan untuk aktivitas tambang, untuk alat berat, dan kapal porsen.

“Larinya keluar, orang pakai pikap yang ambil sampai sepuluh drum, hari ini ada tangki masuk biasanya pikup banyak yang datang mengangkut minyak,” kata warga lainnya, yang tidak mau disebutkan identitasnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Happy mengatakan bahwa terkait persoalan SPDN Desa Kubu, kewenangannya berada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalteng.

Berdasarkan Permen Nomor 13 tahun 2015, setiap nelayan harus memperoleh rekomendasi alokasi BBM dari Dinas Kelautan, bagi nelayan yang tidak ada rekomendasi SPDN tidak boleh mendapatkan BBM bersubsidi.

“Dan untuk rekomendasi sepenuhnya dinas provinsi yang mengeluarkan, daftar yang diberikan rekom direkap oleh dinas kabupaten untuk data bukti pencatatan kapal perikanan,” ujarnya.

Kemudian kata dia, aturan yang diterapkan DKP provinsi adalah hanya memberikan kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak dilarang, dan rekom yang sudah dikeluarkan ada batas waktu berlakunya, dan Pertamina minta batas waktu hanya 1 bulan.

Ditegaskannya hingga saat ini pihaknya tidak mengerti karena 235 nelayan yang meminta rekomendasi sampai sekarang belum diterbitkan.

“Dari info dinas provinsi, belum mendapat izin atasan,” imbuhnya.

Terkait dengan penolakan 235 nelayan terhadap pengelola SPDN Kubu, mekanisme yang sudah berjalan adalah permohonan nelayan untuk penerbitan rekomendasi sudah menyebutkan akan disalurkan ke SPDN mana, dan bila mereka menolak ke SPDN Kubu, maka tidak akan diberikan rekom ke tempat tersebut.

“Kalau tidak salah mereka minta direkomkan ke SPDN Kumai, masalahnya SPDN Kumai belum menerima,” terangnya.

Ia  meyakini DKP Provinsi Kalteng dapat menyelesaikan persoalan tersebut, keinginan nelayan Kubu yang ingin mengambil BBM ke Kumai harus diakomodir oleh DKP Provinsi.

“SPDN tidak akan berani menolak bila direkom ke SPDN Kumai, tinggal fasilitasi ke Pertamina untuk penambahan alokasi di SPDN Kumai,” pungkasnya. (tyo/sla)

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 01 Februari 2020 16:02

Heboh Saling Klaim Survei, Ini Komentar Ketua PDI Perjuangan Kotim

SAMPIT – Hasil survei bakal calon kepala daerah dinilai bukan…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:27

Desa Runtu Diteror Buaya, Satu Warga Terluka

PANGKALAN BUN – Kemunculan buaya di Kabupaten Kobar mulai merambah…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:23

TGC Simulasikan Penanganan Suspect Virus Corona

PANGKALAN BUN - Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri dari…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:20

Masuk Kandang Ayam, Ular Piton Gegerkan Warga

PANGKALAN BUN - Regu III PHL Animal Rescue Pemadam Kebakaran…

Jumat, 31 Januari 2020 17:02

ASN Dilarang Keluyuran Saat Jam Kerja

NANGA BULIK – Satpol PP Lamandau awasi ketat para Aparatur…

Jumat, 31 Januari 2020 16:38

Nekat..!!! Sekdes Ini Jinakkan King Kobra yang Masuki Kawasan Kantornya

PANGKALAN BUN - Sekretaris Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten…

Jumat, 31 Januari 2020 11:39

Angkutan Perintis Resmi Beroperasi, Pangkalan Bun – Arutara Semakin Terbuka

PANGKALAN BUN -  Masyarakat Kecamatan Arut Utara (Arutara) Kabupaten Kotawaringin…

Kamis, 30 Januari 2020 21:26

Ditinggal Kerja, Satu Rumah Di Desa Bayat Jadi Arang

NANGA BULIK- Satu rumah milik warga Desa Bayat, Kecamatan Belantikan…

Kamis, 30 Januari 2020 21:11

Data Pemilih Pilgub Kalteng Wajib Jadi Perhatian

PANGKALAN BUN -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat…

Kamis, 30 Januari 2020 14:47

Pundak Ditepuk, Uang Pedagang Telur Melayang

PANGKALAN BUN - Nasib sial dialami oleh Ibu Rian (40),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers