PALANGKA RAYA – Plt Kepala BKKBN Perwakilan Kalteng Satyawati Kusumawijaya menekankan, setelah mengikuti pertemuan integrasi pengelola program KKBPK di lini lapangan, 143 penyuluh KB yang mengikuti kegiatan didorong untuk melakukan penajaman kegiatan.

”Setelah memasuki program ini, kami berharap mereka melakukan penajaman kegiatan, sehingga apa yang kami sampaikan di dalam bisa dievaluasi,” ucapnya, Kamis (3/10).

Menurutnya, saat ini masih banyak kekurangan yang perlu dikoreksi kembali supaya bisa dipahami penyuluh KB (KB).

”Penyuluh KB kami masih kurang. Memang rasionya satu penyuluh KB minimal 10 - 11 desa. Namun, idealnya satu sampai dua penyuluh untuk satu daerah,” ujarnya.

Melalui teknologi informasi yang dimiliki, Satyawati meyakini tim penyuluh bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik dan bisa mengevaluasi kekurangannya.

”Terutama dengan melakukan kegiatan sesuai tujuan yang seharusnya, sehingga capaian kerja bisa meningkat,” ujarnya.

Dia menambahkan, penyuluh PKB digenjot lebih konsentrasi dan melakukan kegiatan di lapangan sesuai tupoksi masing-masing. Terlebih dalam menghadapi tantangan kerja. ”Daerah kita memang luas. Tantangannya, daerah yang jauh  dan sulit dicapai,” imbuhnya

Sejatinya, lanjutnya, salah satu cara menutup hambatan itu adalah dengan penerapan di kabupaten yang mengangkat tenaga kontrak untuk membantu penyuluh KB yang berstatus PNS.

”Tidak semua kabupaten memiliki tenaga kontrak dan itu menjadi pencapaian dalam penilaian kerja,” jelasnya.

Dia mengatakan, saat ini ada instruksi dari Kementerian melalui alokasi dana desa untuk bersinergi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Khususnya dalam memberdayakan manfaat KB.

”Sahabat desa juga ada kerja sama dengan kegiatan di desa, yakni sinergi melalui peran KB,” tandasnya. (sos/ign)