SAMPIT – Sikap politik unsur pimpinan DPRD Kotim terbelah menyikapi rencana pemkab menambah fasilitas di ikon jelawat. Apabila Ketua DPRD Kotim Rinie sebelumnya memberikan sinyal dukungan, sikap sebaliknya datang dari Wakil Ketua I Rudianur. Dia menolak keras proyek yang akan menelan anggaran Rp 40 miliar tersebut.
”Saya tidak sepakat dengan wacana itu. Meski belum dijelaskan atau dipaparkan, saya sejak awal menyatakan penolakan terhadap rencana yang menelan biaya begitu besar itu,” kata Rudianur.
Apabila dikalkulasi, lanjutnya, untuk urusan ikon jelawat itu sebelumnya telah menelan dana Rp 36 miliar. Apabila ditambah lagi dengan Rp 40 miliar untuk penambahan fasilitas baru, tentu bukan dana yang kecil.
”Kalau dikucurkan dana Rp 40 miliar, artinya ada Rp 76 miliar dong hanya sekadar urusan patung itu,” kata Rudianur.
Politikus Golkar ini sepakat apabila anggaran itu nantinya sejak awal dialihkan ke sektor lain. Sebab, banyak program lainnya yang sudah bersentuhan dengan masyarakat perlu dukungan anggaran. Urgensi penambahan fasilitas ikon jelawat dinilai tidak sepat dengan kondisi sekarang.
Terpisah, anggota DPRD Kotim Rimbun bersikukuh menolak rencana itu. Sikapnya berbeda dengan rekan separtainya, Rinie. ”Tidak masalah kalau yang lain menyetujuinya. Yang jelas sikap saya tegas dan jelas. Publik bisa menilai sendiri bagaimana sikap politik saya terkait rencana yang saya kira kurang cermat itu,” tegas Rimbun.
Rimbun mendesak agar pemerintah membangun betang induk. Dia menerima aspirasi itu sejak tahun 2009. Tokoh adat dan masyarakat Dayak terus menyuarakan aspirasi itu, tetapi sepuluh tahun sudah tidak pernah ada respons dari Pemkab Kotim.
”Saya sudah menerima aspirasi itu mulai 2009 agar pemerintah segera membangun Betang Induk dan mungkin sebelumnya juga sudah ada disampaikan, tetapi untuk memperjuangkan itu tidak mudah. Kalangan eksekutif cenderung mengabaikannya,” kata Rimbun.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim Halikinnor mengatakan, pihaknya mulai memikirkan bagaimana agar aspirasi masyarakat terkait pembangunan rumah adat berupa betang itu bisa terwujud.
”Saya memahami desakan masyarakat adat. Tidak ada salahnya. Saya memang menginginkan itu (rumah betang) sebagai tempat menyatukan semua orang. Tidak mesti orang Dayak,” kata Halikinnor.
Halikinnor juga mendambakan adanya rumah betang induk seperti yang ada di Kalimantan Barat. Dia mulai merencanakan itu supaya di Kotim juga dibangun. Sebab, aspirasi dari masyarakat bawah juga sampai kepada dirinya.
”Saya sudah memikirkan ke hal tersebut, karena saya menilai dengan falsafah Huma Betang itu memang tidak hanya sekadar semboyan, tetapi juga harus dibangun rumah betangnya di Kotim ini,” kata dia. (ang/ign)
