SAMPIT – Hari pertama kerja Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi dan Taufiq Mukri, langsung mempelototi masalah anggaran daerah. Hal itu dinilai penting mengingat saat itu pembahasannya saat masa kepemimpinan penjabat bupati.

”Karena pada saat ketok palu anggaran 2016 merupakan masa kepemimpinan penjabat bupati. Kami lihat sejauh mana persiapan dan pelaksanaannya,” kata Supian, Kamis (18/2).

Supian menuturkan, hal tersebut sudah dibicarakan bersama tim anggaran. Dengan menyoroti masalah anggaran terkait realisasi fisik dan keuangan, akan lebih mudah memprogramkan ke dalam Rapat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan posisi anggaran di Kotim.

”Kami mengevaluasi semua, tapi bukan berarti menghilangkan. Termasuk sektor-sektor PAD yang meningkat dan sektor mana yang akan kita gali,” katanya, usai rapat didampingi Taufiq Mukri dan Sekretaris Daerah Kotim Putu Sudarsana.

Sementara itu, Putu Sudarsana menuturkan, realisasi anggaran Kotim cukup baik dibanding daerah lain. Kendati demikian, harus tetap ditingkatkan. Seluruh satuan kerja perangkat daerah didorong untuk bekerja secara serius dalam pengelolaan anggaran.

”Hingga akhir Januari lalu, realisasi keuangan kita sebesar 3,4 persen dan realisasi fisik 3,7 persen. APBD Kotim tahun ini Rp 1,674 triliun. Kami berharap pengelolaan anggaran semakin bagus dan meningkat,” kata Putu.

Struktur APBD Kotim tahun 2016 yaitu Rp1,674 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 846,246 miliar, dan belanja langsung Rp 828,464.102. Artinya, terjadi defisit Rp 63,409 miliar. 

Seperti diketahui, Supian dan Taufiq (SAHATI) telah dilantik Rabu (17/2) lalu menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotim periode 2016-2010.

Ini merupakan kepemimpinan kedua SAHATI, setelah sebelumnya memimpin pada 2010-2015.
Hari pertama bertugas pada Kamis pagi, Supian dan Taufiq menghadiri pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Tengah di kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kotim di Jalan Achmad Yani, Sampit. Setelah itu, memimpin pertemuan internal membahas masalah anggaran.

”Kami juga telah meminta kepada BPK untuk memeriksa secara teliti, jangan sampai hasil pemeriksaan nanti mengganjal Kotim memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kedua nantinya,” kata Supian. (oes/ign)