MANAGED BY:
MINGGU
05 JULI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Rabu, 13 November 2019 10:10
SPPT Belum Terdistribusi secara Maksimal
SERAHKAN: Sekda Kotim Halikinoor saat menyerahkan piagam penghargaan, kepada salah satu wajib pajak atas kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak Kotim,Selasa (12/11) di Hotel Aquarius Sampit.(YUNI PRATIWI/RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO,

SAMPIT— Pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB –P2), di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) penanganannya dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada berbagai kendala diantaranya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) belum terdistribusi secara maksimal kepada wajib pajak.

Sekda Kotim Halikinnor mengatakan penatausahaan piutang belum optimal, serta database yang belum handal salah satu kendala lainnya, akan tetapi secara bertahap dan berkelanjutan permasalahan tersebut akan diatasi.

Melalui perbaikan peraturan pelaksanaan pemutakhiran data, penghapusan piutang serta berbagai inovasi yang terus dikembangkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) yang menjadi leding sektor pengelolaan PBB-P2 tersebut.

“Saya berharap pengelolaan pajak PBB-P2 ini menjadi tanggung jawab kita semua, secara berjenjang mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten,” jelas Halikin.

Halikin mengatakan camat selaku kepala wilayah harus mampu memastikan bahwa SPTT sudah terdistribusi dengan baik, kepala desa atau lurah melalui ketua RT/RW harus mampu memastikan warganya telah melunasi pajak PBB.

“Tanpa kerja sama semua pihak, mustahil pengelolaan pajak PBB-P2 di Kotim dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 07 September 2015 22:26

Excavator Sudah Diincar

<p><strong>SAMPIT &ndash;</strong> Aparat kepolisian berhasil meringkus komplotan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers