SAMPIT – Sebanyak 489 perawat mengucapkan sumpah profesi perawat di Gedung Serba Guna, Kamis (19/12). Kegiatan sumpah perawat ini juga sekaligus membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) V Dewan Pewakilan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Kegiatan Musda dibuka secara simbolis oleh Bupati Kotim Supian Hadi yang diwakili oleh Asisten I Setda Kotim Nur Aswan.  Dalam penyampaiannya, Nur Aswan menuturkan keberadaan PPNI turut berkonstribusi  terhadap pemerintah daerah Kotim dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan. PPNI ini juga dapat dikatakan organisasi kesehatan yang aktif di Kotim.

“Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPD PPNI Kotim yang telah menjalankan organisasi sebagaimana fungsinya sampai dengan dilaksanakannya Musda V PPNI saat ini,” kata Nur Aswan saat membacakan sambutan Bupati Kotim.

Dengan dibentuknya kepengurusan Musda V diharapkan dapat melahirkan kepengurusan yang profesional serta perawat yang peduli terahdap kesehatan masyarakat dan dapat bekerjasama dengan Pemkab Kotim untuk mewujudkan masyarakat Kotim yang sehat.

Di samping itu, bertepatan dengan dilaksanakannya sumpah profesi perawat, dirinya juga mengucapkan selamat atas terlaksananya kegiatan prosesi sumpah janji.

“Sumpah ini mengandung janji terhadap diri sendiri, masyarakat dan terpenting Tuhan Yang Maha Esa sehingga perawat harus bersikap atas profesinya dan bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya,” ujarnya.

Ketua DPD PPNI Kotim Andriansyah mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya mengambil tema “Tingkatkan profesionalitas dan kesejahteraan perawat di Era Revolusi Industri”. Sejalan dengan tema ini dirinya ingin agar pemerintah daerah Kabupaten Kotim dapat mensejahterakan para perawat khususnya terkait kesamaan tunjangan penghasilan.

“Kami berharap pemerintah daerah mengupayakan agar profesi perawat menjadikan pekerjaan yang diakui bukan malah dilupakan salah satunya terkait dengan tunjangan,” kata Andriansyah.

Dikatakannya, selama ini masih adanya ketimpangan anatara perawat yang bekerja di desa dan di kota.  Perawat di desa dapat insentif sedangkan perawat di kota tidak dapat insentif.

“Kami harapkan adanya kesetaraan karena profesi dokter maupun apoteker yang di kota mendapatkan tunjangan insentif. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan uneg-uneg kami yang selama ini terpendam,” ujarnya.

Menurutnya, perawat merupakan pekerjaan yang mulia dan siap sedia melayani pasien. Saat ini jumlah perawat di Kotim ada sekitar 1.500 orang sedangkan yang sudah resmi terdaftar menjadi anggota PPNI Kotim berjumlah 1.123 orang.

“Jumlah perawat ini merupakan paling banyak kedua setelah Palangkaraya, kami harapkan agar pemerintah daerah perhatikan kesejahteraan kami,” ujar Ketua DPD PPNI yang sudah berada diakhir penghujung jabatan.

Ketua DPW PPNI Kalteng Riduan mengatakan pihaknya sedang mengupayakan kesejahteraan perawat khususnya dalam hal pemberian tunjangan profesi. Pasalnya, dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang tunjangan fungsional, profesi, jabatan dan sebagainya bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalteng. Namun, didalam Pergub tersebut masih terdapat ketimpangan bahwa tunjangan untuk para perawt yang mengabdi di Kalteng tidak dicantumkan dalam artian tidak mendapatkan tunjangan profesi.

“Kami DPW PPNI Kalteng sudah melakukan pertemuan dengan Komisi C DPRD Provinsi Kalteng salah satunya agar kami bisa diakomodir untuk diberikan tunjangan profesi perawat,” kata Riduan.

Tidka dicantumkannya profesi perawat untuk mendapatkan tunjangan profesi membuat seluruh perawat se-Kalteng keberatan. Untuk itu dirinya berusaha melengkapi data-data pendukung yang disampaikan ke pemerintah provinsi agar hal itu dapat diakomodir.

“Insya Allah segala persyaratan kami disetujui dan mudah-mudahan ada jawaban dan perawat bisa mendapatkan tunjangan profesi seperti profesi-profesi yang lain dan kami berharap profesi perawat diakui dan tidak dianggap sebelah mata,” tandasnya. (soc/hgn/oes)