SAMPIT – Konflik perkebunan terus bermunculan. Belum sepekan setelah ratusan warga Desa Sebabi menggeruduk DPRD Kotim, kini giliran masyarakat tiga desa memportal lahan milik PT Mulia Agro Permai (MAP) di Jalan Jenderal Sudirman Km 29.

Masyarakat dari tiga desa menutup paksa jalan perkebunan dengan memasang portal. Aksi menutup akses masuk perusahaan itu dilakukan sekitar 300 warga dari tiga desa, di antaranya Desa Tanah Putih, Desa Soren, dan Kelurahan Pasir Putih. 

Aksi itu mereka lakukan atas dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 51 Tahun 2001. Dalam pasal 5 disebutkan mengenai kewajiban memfasilitasi 20 persen plasma untuk masyarakat.

Selain itu, mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.268/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, PT MAP wajib menyediakan 20 persen lahan plasma dari lahan hasil pelepasan kawasan hutan.

”PT Mulia Agro Permai wajib melaksanakan keputusan menteri tersebut, karena hal itu berkaitan dengan izin pelepasan kawasan yang mereka peroleh,” ujar M Auri, koordinator aksi.

Aksi itu, kata dia, akan terus dilakukan hingga pemerintah dan perusahaan mau duduk bersama dan melaksanakan kewajiban tersebut. Sebab, mereka sudah terlalu lama menunggu penyelesaian konflik dengan perusahaan milik asing itu.

”Aksi ini adalah buntut dari tidak terakomodirnya surat pengajuan RDP yang sudah diajukan berkali-kali ke DPRD," tegasnya. (ang/ign)